Anas Saidi: Perlu Counter Hegemony Terhadap Ideologi Intoleran

0
193
Anas Saidi (kiri) sedang memparkan pentingnya counter hegemony rdaikalisme dengan penguatan Pancasila di acara Konferensi Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII) ke VIII di Bandung, Kamis (3/8) (Foto/zen)

Fahmina.or.id, Bandung. Dalam paparannya sebagai pembicara kunci (keynote speaker) konferensi Jaringan Antar-Iman Indonesia (JAII) VIII, di Hotel Yehezkiel Kota Bandung, Kamis (3/8) kemarin.  Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Anas Saidi menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII) dalam konferensi ini membantu menghidupkan kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Terkait situasi sekarang, Anas melihat: pertama, terjadi pergeseran cara-cara beragama. Jika dulu begitu toleran dan memberikan ruang dalam perbedaan keyakinan, tetapi sekarang bergeser pada cara beragama yg intoleran, eksklusif, dan mudah menggunakan agama untuk kepentingan politik.

Kedua, agama mengalami distrorsi yang hanya mampir dalam tingkat kognisi, tetapi nilai-nilainya tidak implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok antar-iman belum berhasil memberikan pencerahan yang dulu disebut dengan “teologi kerukunan”. Menurutnya, dalam hal beragama, kita memang berbeda. Tetapi dalam hal nilai-nilai dan substansi itu sama, yakni sama-sama bertujuan kepada Tuhan.

Ketiga, terjadi distrust umat beragama di ruang publik. Menurut Anas, “Ruang publik adalah laboratorium yang bagus untuk melihat model keberagamaan kita saat ini. Misalnya, jika ada perbedaaan tafsir dalam memahami agama, seperti soal kepemimpinan, apakah muslim atau non-muslim boleh jadi pemimpin pemerintahan, maka acuannya adalah konstitusi kita. Jika melihat situasi kita di atas, letak persoalannya pada cara kita dalam memahami hubungan antara agama dan negara.”

Di Amerika mengapa demokrasi bisa berjalan, menurutnya karena di sana demokrasi melampaui agama. Warga di sana bisa membedakan agama di ruang privat dan agama di ruang publik. Anas menambahkan, “Sebetulnya satu-satunya negara yang ditunggu dan diharapkan oleh dunia dalam memberikan contoh yang baik bahwa Islam dan demokrasi kompatibel adalah Indonesia.”

Keragaman yang ada di Indonesia berpotensi menimbul- kan konflik, namun bisa dicegah. Sebab Indonesia punya common platform bersama yaitu Pancasila yang bisa menghormati dan menghargai perbedaan. Pancasila sebagai ideologi harus memberikan ruang terbuka atas perbedaan. Maka yang kemudian menjadi pegangan adalah konsensus bersama.

Bagaimana memahami hubungan antara agama dan negara? Menurut Anas, dalam tafsir Ibnu Taimiyah bahwa Islam dan negara satu paket. Sementara banyak intelektual muslim menegaskan tidak ada satu pun ayat dalam Al-qur’an yang mengatur hubungan Islam dan negara. Sehingga organisasi-organisasi seperti NU dan Muhammadiyah bisa menerima Pancasila. Karena, nilai-nilai Pancasila tidak berten- tangan dengan Islam.

“Pancasila saat ini masih dalam tahap mitos, belum logos dan etos. Jika cara berpikir kita terus mengedepankan perbedaan aku dan kau maka kita akan susah maju ke depan. Oleh karena itu Pancasila menjadi given, meskipun dalam proses dinamikanya tidak bersifat doktriner. Tetapi memberi kita ruang untuk berdialog,” lanjut Anas.

Saat ini keadilan sosial belum tercapai dan soal ketuhanan masih terjadi gesekan dalam hubungan antar-agama. Lantas, apakah ketidakadilan sosial itu menciptakan intoleransi? Menurut Anas intoleransi bukan diakibatkan kondisi ekonomi, tapi memang dari sananya: ideologi yang tidak toleran.

“Ideologi yang tidak toleran tidak bisa dibubarkan, yang bisa kita lakukan adalah counter hegemony,” tandas Anggota Dewan Pembina Yayasan Fahmina itu..

Dalam ranah kultural, menafsirkan teks dengan meli- batkan konteksnya. Memahami teks secara apa adanya tidak cukup, harus dihubungkan dengan konteks saat teks tersebut dilahirkan. Sementara dalam ranah struktural, UKP-PIP akan melakukan review atas Perda-Perda yang dinilai tidak sejalan dengan Pancasila. (MC)