Blakasuta Ed. 18 (2009)

Meskipun serangan fajar tergolong pelanggaran pidana Pemilu yang cukup serius, namun tindak pidana ini tetap muncul menjelang detik-detik pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Seperti diungkapkan salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Malam sebelum digelar penyontrengan, sejumlah anggota partai tertentu membagi-bagikan uang senilai 10.000 rupiah ke rumah-rumah warga.

Blakasuta Ed. 17 (2009)

Banyaknya Parpol di Pemilu kali ini juga berpotensi memunculkan konflik horizontal di masyarakat. Belum lagi kepentingan Parpol dalam memobilisasi massa pada saat kampanye, pada saat inilah potensi gesekan antar pendukung partai dimungkinkan sekali akan terjadi. Di sinilah peran perpolisian masyarakat (Polmas) kembali dibutuhkan, agar mempersiapkan strategi untuk mengatasi kerawanan sosial tersebut.

Blakasuta Ed. 15 (2009)

Sebagai sebuah konsep, program perpolisian masyarakat (Polmas) ternyata menimbulkan pro kontra, atau minimal multitafsir. Berbagai presepsi tentang Polmas muncul. Ada yang masih menganggapnya sebagai upaya pemolisian masyarakat, dan ada juga yang mengasumsikannya sebagai kerja-kerja perpolisian masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa Polmas adalah semacam kelompok perpanjangan kepolisian, ada juga yang menyatakan bahwa Polmas bisa dilakukan kelompok mana saja, asal dalam melakukan kegiatannya melibatkan pihak kepolisian. Bagaimana pemahaman Polmas yang sebenarnya, dan bagaimana pula yang berkembang di masyarakat? Untuk itu, Blakasuta merasa perlu membuat survey tentang sejauhmana persepsi masyarakat tentang Polmas. Ini dilakukan terhadap 100 orang responden secara acak di dua daerah yang menjadi mitra percontohan program Polmas di wilayah III Cirebon.

Blakasuta Ed. 15 (2009)

Wajahnya kurus dan pucat, dengan rias muka tipis, tak mampu menutupi kegundahan hatinya. Begitulah kesan pertamanya, ketika pertama kali DR (25 tahun) datang ke Fahmina. Kami ajak dia langsung ke ruang rapat staff yang kini secara mendadak jadi ruang konsultasi. Sesekali matanya menengadah ke atas seolah menahan tangis. Dengan suara berat dan terbata-bata ia menceritakan kisah rumahtangganya, kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dan kekhawatiran akan nasib anaknya. DR ingin bekerja. Tapi suaminya dengan alasan tidak jelas melarangnya. Suaminya berselingkuh, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Suaminya sering memukul, bahkan disaksikan sang mertua serta ipar-iparnya. Ia mengadu kepada keluarga, namun tidak ada penyelesaian. Parahnya lagi DR juga punya catatan riwayat gangguan jiwa. Kekerasan dan pelecehan oleh suaminya sering DR terima.

Blakasuta Ed. 14 (2008)

Seiring bergulirnya reformasi, mau tak mau institusi Polri pun turut berubah. Berbekal dengan TAP MPR No VI dan VII tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan UU No 2 Tahun 2002, ada desakan kuatagar Polri menanggalkan kultur militer yang melekat pada dirinya, yakni menjadi lembaga berkultur sipil dan pro rakyat dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga penegak hukum di negeri ini. Atas desakan berbagai kalangan serta keinginan internal Polri sendiri, maka dengan keluarnya Skep Kapolri No. 737/2005 tentang gerakan Perpolisian Masyarakat (Polmas), institusi Polri berupaya merubah paradigmanya. Namun ternyata tidak mudah untuk mewujudkannya. Potret buram masa lalu dan soal citra di masyarakat jadi beban tersendiri. Apakah Polmas bisa menjawabnya?