Ilustrasi: Istimewa

Kampanye Kebencian

Kelompok radikal akan kehilangan kata-kata untuk mendefinisikan dirinya sendiri jika mereka menghapus penistaan. Seperti menyadur ungkapan Voltaire, jika kejahatan tidak ada, maka perlu diadakan. Dan penjelasan guru Asifkhan Pathan “jika Anda ingin menjadi pahlawan, Anda memerlukan penjahat”. Ungkapan ini senada dengan mengejalanya kampanye kebencian oleh antar kelompok sosial.

Cara para agen pelintiran kebencian memilih taktik mulai dari melontarkan hasutan hingga membangkitkan keterhasutan. Apakah mereka menggunakan ujaran kebencian yang terang-terangan dalam politik elektoral, tampaknya lebih bergantung pada norma sosial yang berlaku ketimbang pada undang-undang yang melarang hasutan.

Norma sosial juga membantu menjelaskan fakta bahwa sengketa teologis bukanlah aspek utama di kebanyakan kampanye pelintiran kebencian. Hal ini cukup mengherankan, mengingat agama memuat banyak perbedaan ajaran. Agen pelintiran kebencian tampaknya tahu bahwa kemarahan mereka mesti tampak beralasan bagi khayalak ramai.

Politisasi kebencian dikerahkan untuk tujuan; 1. efek mobillisasi (mengerahkan pengikut di akar rumput), 2. Publisitas gerakan (menyebarkan pesan di luar kelompoknya), 3. Pelibatan elit pemerintah. Para agen kebencian. Layaknya aktivis gerakan sosial, sama-sama mengembangkan taktiknya sendiri dan menggunakan repertoar yang dikembangkan kelompok lain.

Politisasi Kebencian

Bagaimana tidak atas nama ayat suci, atas nama umat, itu dijadikan jualan politik untuk meraih kekuasaan. “Jahat” kata yang tepat bagi pelaku-pelaku yang menggunakan agama sebagai alat untuk meraihnya. Dan situasi menjelang pilkada 2018 sangat terasa. Memperhatikan rakyat, membela kelompok lemah, menyejahterakan rakyat adalah jargon. Bagaimana tidak, yang ada adalah politik transaksional meminta berapa dan harus membayar berapa.

Sementara efeknya dibawah perseteruan antar masyarakat dengan melibatkan agama sebagai pembenar, menyuburkan sikap-sikap intoleransi. Karena itu, Penanggulangan intoleransi agama akibat persolan politik perlu melibatkan peran media yang punya tanggungjawab sosial, organisasi kemasyarakatan yang progresif, serta perlawanan publik terhadap muslihat para provokator.

Ketika membahas soal penanganan propaganda kebencian, kebanyakan pengamat menggunakan katagori biner antara melindungi pendapat dan memidanakan pendapat, mengabaikan opsi kebijakan publik lainnya. Sekalipun kampanye kebencian tidak dapat dilarang, tidak berarti pejabat publik angkat tangan. Negara setidaknya harus menunaikan kewajiban utamanya untuk memastikan keamanan bagi warganya.

Keberagaman sendiri bukanlah masalah bagi demokrasi. Masalahnya hanya muncul ketika politik diorganisir berdasarkan perdebatan agama, dan ketika loyalitas keagamaan yang eksklusif dikonversi menjadi sumber daya politik. Pada titik itu, urusan iman menjadi sangat memecah belah dan merusak. Ditambah gagal mempertimbangkan fakta kemajemukan manusia.

Bagi beberapa orang, kemajemukan adalah ciri utama peradaban manusia. Bagi yang lain, tuntutan untuk mengakomodasi perbedaan adalah kutukan globalisasi. Tapi menyangkalnya bukanlah sebuah pilihan. Masyarakat yang dari luar tampak homogen sekalipun tidak pernah demikian, mempertahankan mitos homogenitas pada akhirnya akan melibatkan ketidakadilan dan paksaan.

Nilai dan Kepentingan

Aspek strategi pelintiran kebencian menjelaskan, mengapa agen-agen itu malah memunculkan kontroversi yang justeru makin mengangkat materi-materi yang dianggap menyinggung-tindakan yang tidak sejalan tujuan mereka untuk melindungi para nabi dan junjungan mereka dari penghinaan, atau melindungi umatnya dari hal-hal yang dianggap cemar.

Maka bacaan terhadap gerakan apapun jangan hanya fokus pada materi repertoar (tokoh-red) yang dimunculkannya, tapi perlu dibaca yang menjadi agenda dalam sekala yang besar yaitu penguasaan ekonomi, politik kekuasaan. Tidak salah siapapun berkepentingan tehadap ekonomi maupun kekuasaan, itu naluri manusia yang ingin lebih dan unggul dari yang lain.

Dan semua gerakan apapun, dekat dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan, termasuk gerakan atas nama agama. Hanya saja berbeda antara kepentingan elitnya dengan kepentingan kelompok yang bawahnya dikelompok itu. Yang elit berkepentingan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan kekuasaannya, yang masyarakat bawah berkepentingan karena lapar atau kekurangan.

Karena itu, membaca gerakan apapun mesti dilihat motif ekonomi dan kekuasaannya. Jangan terjebak pada jargon-jargon yang direpertoarkan ke publik, itu alat memobilisir masyarakat agar tertarik dalam kepentingannya. Kalau kita terjebak pada jargonnya, maka selamanya kita hanya sebagai followers yang buta dan dibutakan. Ini tidak sedang mengeneralisir, karena ada juga orang-orang yang tulus terhadap perjuangan nilai. Maka membaca adalah kuncinya.