Jumat, 13 September 2019

Islam dan Gender

Baca Juga

Kegiatan yang sedang dilaksanakan di bawah Departemen Islam dan Gender, antara lain:

  • Kampanye Anti Trafiking
  • Polmas (Perpolisian Masyarakat)

Nama Program:Kampanye Anti Trafiking
Alokasi waktu:2008 – 2009
Tujuan:Memperkuat pengetahuan warga mengenai kejahatan trafiking dan cara penanganan yang bisa dilakukan.
Deskripsi Kegiatan:Kampanye Anti Trafiking Fahmina berjalan sejak 2004. Untuk program kegiatan 2008-2009 adalah sebagai berikut:

I. Kampanye Anti Trafiking Melalui Media Publik

a. Penerbitan Buletin Al-Basyar

Al-Basyar memuat isu-isu seputar ketahanan warga untuk menanggulangi traffiking, faktor-faktor sosial budaya terkait kejahatan trafiking, kerja-kerja masyarakat, undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta kondisi global yang memengaruhi kejahatan trafiking.

Buletin ini terbit setiap hari Jum’at, dicetak sebanyak 13.000 eksemplar per edisi, dan disebarkan ke masjid-masjid, majlis ta’lim, instansi pemerintah, beberapa ormas yang ada di Cirebon dan jaringan anti trafiking se-wilayah III Cirebon dan Situbondo.

b. Produksi Iklan Layanan Masyarakat

Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh aktivis radio komunitas dan diputar di radio-radio sebagai media sosialisasi anti trafiking, terutama di daerah-daerah kantong buruh migran.

c. Talkshow “Anti trafiking” di Radio Komunitas

Bekerja sama dengan beberapa radio komunitas yang difasilitasi Fahmina, program Talkshow tentang isu-isu trafiking dan safe migration yang diselenggarakan dua minggu sekali, dengan mengundang nara sumber sebagai pembicara.

II. Pertemuan Jaringan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun mekanisme kerja-kerja serta membuat sistem rujukan data dan kasus untuk Jaringan Masyarakat Anti Trafiking (JIMAT) di Kabupaten Cirebon, yang berdiri sejak 2005 dan bekerja untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang memihak pada kepentingan korban trafiking.

III. Advokasi Kebijakan Daerah

Bekerja sama dengan JIMAT, Fahmina melakukan beberapa lobi agar Raperda Pencegahan dan Perlindungan untuk Praktek Perdagangan Perempuan dan Anak segera disahkan.


Nama Program:Polmas (Perpolisian Masyarakat) / COP (Community Oriented Policing)
Alokasi waktu:Maret 2008 – Oktober 2009.
Tujuan:Menciptakan kemitraan antara masyarakat dan polisi dalam menangani isu-isu kemasyarakatan seperti keamanan. Program ini juga dirancang untuk membangun kepercayaan publik kepada polisi. Hal ini sesuai dengan program nasional dari kepala POLRI berdasarkan Skep no 737/X/2005. Program Polmas dibentuk untuk membantu polisi dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat yang lebih baik, mengurangi angka kriminalitas, dan mendorong reformasi kepolisian.
Wilayah Kerja:Fahmina melaksanakan program ini di tiga wilayah, yaitu Majalengka, Indramayu, dan Cirebon.
Deskripsi Kegiatan:Program difokuskan pada training untuk menciptakan solusi atas masalah yang ada di masyarakat melalui kerjasama yang efektif antara masyarakat dan polisi.

Kegiatan utama meliputi:

1. needs assement (analisis kebutuhan)
2. merumuskan modul pelatihan
3. melaksanakan tiga kali pelatihan
4. kampanye media melalui newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan Gunung Jati disarankan untuk tidak...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua fraksi DPR tergesa-gesa menyetujui revisi...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah membentuk Panja untuk pembasan RUU...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual...

Populer

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan...

Perjumpaan dan Etika

Oleh: Abdul RosyidiIni masih tentang ‘Ruang Perjumpaan’. Emmanuel Levinas, filsuf kontemporer Perancis percaya bahwa etika bukanlah sesuatu yang abstrak,...

Teori Interdependensi dan Mubadalah

Oleh: Abdul Rosyidi Satu yang paling menarik dan berbeda dari paparan KH Faqihuddin Abdul Kodir saat Bengkel Mubadalah di Malaysia...

Artikel Lainnya