Cirebon, 20 Juni 2014, ISIF, Himpunan Mahasiswa IAIN Yogyakarta, Imparsial, dan PMII menggelar Diskusi dan Nonton Bareng “Batas Panggung” dan “Melawan Lupa”. Film “Batas Panggung” merupakan produksi KontraS-Off Stream tahun 2004, karya sutradara Lexy Rambadeta dan produser Ariani Djalal. Film ini menceritakan terjadinya kesenjangan dan perlawanan rakyat kepada pemerintahan pada masa Orde Baru, yang pada saat itu dipimpin oleh Suharto. Pada saat itu tercatat serangkaian panjang penculikan yang menimpa para aktivis yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto. Pada bulan Februari hingga Mei 1998 terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang penduduk sipil, yang diantaranya diketahui sebagai aktivis pro demokrasi.
Acara diskusi ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari perwakilan ISIF, Himpunan Mahasiswa IAIN Yogyakarta, Imparsial dan PMII, yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan ini. Pemutaran dan diskusi atas film dihadiri oleh 3 orang narasumber: Nurul Huda selaku pemerhati HAM yayasan Fahmina, Swandaru selaku peneliti Imparsial Jakarta dan Novridaniar Dinis Puspahati Muhidin selaku putri Yadi Muhidin yang hilang diculik saat operasi Tim Mawar dari Kopassus pada kerusuhan 14 Mei 1998.
Acara diawali dengan sambutan moderator berisi penjelasan tentang latar belakang pemutaran film dan penyelenggaraan diskusi. Rosidin menyatakan keprihatinan terhadap generasi muda yang minim kesadaran tentang sejarah bangsa, dan bagaimana riuh redam pemilu Juli 2014 harus dicermati dengan baik terkait dengan dampak pergantian presiden terhadap masa depan penegakan HAM di negeri ini. Dengan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan kaum akademisi mampu bersikap kritis terhadap isu-isu pelanggaran HAM.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab peserta pada narasumber dengan dipandu oleh moderator. Rosidin menjelaskan bahwa film akan ditinjau dengan 3 perspektif, yaitu: hukum tentang penegakan HAM, korban pelanggaran, dan orang yang melihat dari sisi lain. Swandaru dari Imparsial menilai bahwa sejauh ini tampak bahwa negara tidak tegas bertindak, tampak dari pelaku tindak pelanggaran yang tidak dihukum maksimal dan korban yang kurang didengarkan. Banyak kasus pelanggaran yang masih menggantung, sehingga masyarakat pesimis terhadap perangkat-perangkat negara terkait. Di sisi lain, masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam mendorong komisi dan lembaga dalam penuntasan kasus-kasus HAM.
Nurul Huda dari Institut Studi Islam Fahmina turut menekankan bahwa kerusuhan Jakarta 1998 dan kasus-kasus penculikan yang terjadi pada era ini merupakan luka sejarah yang harus dimaknai dengan sikap yang arif. Terkait dengan wacana pilpres, Huda memperingatkan agar para pemilih menjadi awas akan tindak diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia, terutama meletusnya penyerangan kelompok agama radikal. Dengan berkaca pada kinerja pemerintah pascareformasi yang notabene belum dapat berbuat banyak untuk mengatasi fenomena ini, kita sebagai pemilih diharapkan mampu berpikir jernih untuk mencegah bangkitnya kembali ruang-ruang represi di tengah masyarakat.
Dinis Muhidin, putri Yadi Muhidin, salah seorang korban yang hilang saat meletusnya kerusuhan tanggal 14 Mei 1998 menceritakan penderitaan yang ia alami sepeninggal ayahnya. “Ayah saya bukan aktivis, dia kuliah di Akademi Pelayaran. Waktu itu dia hilang saat kerusuhan di Sunter, karena bilang turunkan saja Soeharto dan didengar tentara,” kata Dinis di aula Fahmina, Jalan Swasembada, Majasem, Cirebon, Jumat (20/6/2014). Swandaru menilai bahwa kesaksian Dinis tampaknya belum memberikan dampak yang berarti, melainkan hanya menjadi bahan bacaan, bukan menjadi alat untuk mengusahakan keadilan.
