Beberapa pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kerap menjadi perhatian. Ada yang pro dan kontra. Sebagian pihak menilai pernyataan Mendagri hal yang wajar. Tapi juga ada yang menilai sebagian pernyataan Mendagri menyudutkan orang dan malah bikin kontroversi. Imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar kepala daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI) langsung menuai kritik. Berbagai pihak mengkaitkan dengan rekam jejak FPI selama ini. Seperti dikutip sejumlah media online, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI.
Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, FPI merupakan aset bangsa dan kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik. Gamawan mengatakan, pernyataannya terkait keterlibatan ormas dalam pembangunan dikembangkan sesuai bidang masing-masing. Ia mencontohkan, pemda dapat melibatkan FPI di bidang keagamaan. Menurutnya, FPI bisa diajak kerja sama ketika peringatan hari besar agama Islam.
Bumerang yang Membahayakan Pemerintah
Ide mengajak organisasi kemasyarakat (ormas) yang diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan seperti Front Pembela Islam (FPI) dikhawatirkan dapat menjadi bumerang yang merugikan pemerintah. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan, kerja sama pemerintah daerah (pemda) dengan FPI dapat menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat.
“Kalau lihat rekam jejak FPI dan pengalaman selama ini, harus disikapi secara kritis. Bukan hanya melihat siapa yang diajak kerja sama, tapi penting untuk membangun value yang sama antara pemerintah dengan ormas yang diajak kerja sama. Jangan justru kerja sama itu jadi bumerang bagi pemerintah,” ujar Arie melalui kompas.com Jumat (25/10/2013).
Pernyataannya itu menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada kepala-kepala daerah agar mengajak ormas seperti FPI untuk bekerja sama.
Ia mengatakan, sebelum mengajak FPI bekerja sama, pemda harus mengklarifikasi rekam jejak FPI komitmennya terhadap kepentingan publik.
“Itu bagian dari tanggung jawab bagi publik. Jangan sampai menuai resistensi, perlawanan, kecurigaan dan jadi tidak ada dukungan dari publik,” lanjut Arie.
Di sisi lain, sebelum melibatkan diri dalam program pemerintahan, FPI harus memberikan klarifikasi kepada publik tentang sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan organisasinya. Tanpa itu, katanya, kerja sama dengan FPI akan kontraproduktif.
“Harus diklarifikasi kekerasan yang terkait dengannya pada beberapa kasus. Sebelum ada kerja sama, ada rute yang harus ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab,” ujarnya.
Arie mengatakan, pernyataannya ini bukan berarti bentuk antipati terhadap organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. “Bukan anti-organisasi, tapi anti pada produksi kekerasan,” kata dia.
Menurutnya, kerja sama antara pemda dengan sebuah ormas harus didasari kesamaan nilai antara dua pihak. Sebelum ada imbauan dari Gamawan, kata Arie, pemda di beberapa daerah sudah melakukan kerja sama dengan ormas. Kerja sama itu didasari oleh nilai yang terkait di antara keduanya. Adapun nilai sebuah ormas dipengaruhi oleh rekam jejaknya.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang memberi imbauan kepada kepala daerah agar bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) dalam menjalankan program-programnya. Menurut Eva, imbauan itu disorientasi.
Eva menjelaskan, badan hukum organisasi FPI tidak jelas ditambah dengan citra yang melekat bahwa FPI adalah ormas yang sering melakukan pelanggaran hukum. Seharusnya, kata dia, Mendagri tak perlu memberi legitimasi pada posisi FPI.
“Mendagri disorientasi, membahayakan penegakan hukum di daerah dan pelaksanaan prinsip konstitusionalisme,” kata Eva seperti dilansir sejumlah media online pada Jumat (25/10/2013).
Politisi PDI Perjuangan ini tak habis pikir mengapa Mendagri tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang tak masuk akal. Ia menduga, pernyataan itu merupakan bentuk ketakutan Gamawan pada FPI yang sempat mengancam akan merusak Kantor Kemendagri beberapa waktu lalu.
“Supaya tidak tanggung-tanggung, kenapa FPI? sekalian saja sarankan pemda kerja sama dengan geng motor. Toh sama-sama berwatak premanisme,” katanya.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Nurul Arifin mempertanyakan maksud Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang memberi imbauan kepada kepala daerah untuk bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) dalam menjalankan pembangunan dan program di daerah. Menurut Nurul, imbauan Mendagri layak dipertanyakan karena dapat terjadi banyak penafsiran di dalamnya.
Nurul menyampaikan, bila maksud dari imbauan itu adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan, menurutnya, masih banyak lembaga lain yang lebih profesional. Nurul menyatakan akan menanyakannya langsung kepada Mendagri.
*sumber gambar: viva
