Saat ini pemerintahan kota (Pemkot) Cirebon berkomitmen memperbaiki layanan dan pencegahan tindak korupsi. Kebutuhan aparatus tersebut terlihat dari langkah Pemkot Cirebon dalam kunjungannya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solo pada (6/12) di Gedung BKD Kota Solo. Dalam kunjungan tersebut juga berlangsung diskusi selama dua jam antara Agung Prabowo (Bappeda Cirebon), Agus Suherman (Cirebon), Lolo (Cirebon), Kamal (Cirebon), Rosidin (Yayasan Fahmina Cirebon), Ernawati (Ketua BKD Kota Solo), Bagian Kesejahteraan Kota Solo, Bagian database kepegawaian, Bagian Bintek Kepegawaian, dan Gesang dari Inspektorat Kota Solo.
Tujuan kunjungan tersebut di antaranya untuk mengidentifikasi sistem atau mekanisme pelayanan dan pengawasan, serta mendiskusikan hambatan dan tantangan yang dihadapi setiap SKPD masing-masing dalam pemenuhan layanan kepada masyarakat.
Mengapa Solo?
Pilihan kota Solo, karena Solo hampir sudah lebih dari tiga tahun dalam laporan layanan dan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Selain itu Solo membangun tradisi pegawai yang berkomitmen terhadap nilai pengabdian, maka setiap layanan selalu diukur dengan indikator kepuasan yang orang yang dilayani.
Diskusi di antara mereka juga cukup serius terkait bagaimana sikap pemimpin untuk membangun daerah. Bahwa jika ada niatan yang baik untuk membangun daerah, maka intervensi-intervensi yang menurut kepatutan dan aturan serta mekanisme yang ada itu tidak sesuai, maka intervensi apapun tidak bisa dipaksakan. Selalu dikembalikan ke kerangka normatif yang diikuti dengan data yang akurat.
Agus Suherman, perwakilan Pemkot Cirebon, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dan kunjungan kerja ke Solo ingin mendapat gambaran baik tentang mekanisme dan tradisi baik soal layanan publik terkait dengan tupoksi BKD. Selanjutnya Suherman, memperkenalkan partisipan yang hadir dari Cirebon, dan Suherman mempertanyakan beberapa hal yang menyangkut soal BKD, mulai dari rekrutmen, mutasi, kenaikan pangkat, laporan harta kekayaan pejabat dan sebagainya.
Terobosan-terobosan BKD Kota Solo
Sementara itu Ernawati, Ketua BKD Kota Solo, menyambut kunjungan Pemkot Cirebon mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dan kunjungan apparatus PNS kota Cirebon. Ernawati menjelaskan, banyak hal mengenai terobosan-terobosan yang menjadi tradisi yang baik dalam peningkatan kinerja dan layanan BKD di Kota Solo.
“Misalnya soal rekruitmen PNS, di Solo mensyaratkan PNS sangat ketat, dengan persyaratan Toefl 450, kemudian formasi sangat transparan, maka tidak ada CPNS yang diterima di luar dari formasi, kemudian soal skors hasil test langsung terbuka dalam web BKD kota Solo,” paparnya.
Soal lainnya adalah tentang mutasi, lanjutnya, sistem mutasi di BKD kota Solo sangat konsisten dengan pertama kepangkatan. Kedua pengalaman menjabat, ketiga catatan pelanggaran atau track record dan itu semua ada dalam rekam proses data base BKD, lalu tersaring 2 atau orang dan diserahkan ke meja Pimpinan siapa yang akan diputus untuk dipilih. Pimpinan bisa saja punya nama lain dari yang ditawarkan oleh BKD, tapi BKD bisa berargumen soal orang-orang yang ditawarkan dengan nama yang dimunculkan oleh pimpinan, walaupun pimpinan bisa saja memutuskan yang lain di luar yang ditawarkan oleh BKD, tapi BKD sudah sangat terbuka dan siap untuk menyajikan data setiap pegawai.
Hal lain soal laporan harta kekayaan calon pejabat, standar bahwa BKD menyampaikan aplikasi form, setelah itu menagih form yang sudah diisi dan mengkonfirmasi jika ada kejanggalan-kejanggalan dalam kepemilikan harta kekayaan.
“Memang kadang ada pejabat yang susah mengembalikan aplikasi, tapi BKD terus-menerus menagih akhirnya sadar juga untuk mengembalikan. Hal yang penting dari BKD adalah soal data based, BKD kota Solo sudah membangun data based sejak tahun 2003, namun dalam evaluasi kita banyak bergantung dengan pihak ketiga,” jelas Ernawati.
Kebergantungan dengan pihak tersebut, menurut Ernawati karena yang membangun pihak ketiga atau rekanan, maka pada tahun 2008 membangun sendiri system data based-nya. Menurutnya, hasilnya cukup bagus dan memudahkan baik secara entri maupun proses mencari data pegawai-pegawai jika ada kebutuhan untuk kenaikan pangkat, mutasi dan sebagainya. Data base selalu upadate mulai dari riwayat pendidikan samapai pada riwayat menjabat atau rekam jejak kinerja pegawai yang jumlahnya sekitar 9 ribuan di Kota Solo.
Sementara untuk sistem mekanisme komplain, walau pun sistem sangat transparan tidak memungkinkan orang untuk melakukan proses manipulasi. Bisa dibuka kapan pun tetap saja ada orang yang merasa dirugikan dari layanan yang dilakukan oleh BKD, tapi karena BKD punya dasar yang kuat dari data tersebut maka yang komplian akhirnya mengerti.
“Kemudian apakah ada intervensi, ya intervensi ada tapi sekali lagi punya argumentasi rasional dengan ukuran-ukuran yang dapat dilihat secara cepat dan terbuka, maka siapapun yang melakukan intervensi akan terbentur dengan argumentasi aturan, kepatutan dan lain-lain,” ungkap Ernawati menghakhiri pemaparannya. (a5)
