Oleh: Dr. Hc. KH. Husein Muhammad
Buku “Muslimah Remormis”, yang ditulis Dr. Musdah Mulia menyuguhkan fenomena-fenomena sosial perempuan Indonesia dengan beragam isu dan problematikanya. Sebagai seorang perempuan yang cerdas, Musdah, melalui buku itu, berusaha menyingkap realitas-realitas yang berkaitan dengan isu-isu perempuan yang sedikit sekali atau jarang terpikirkan atau dipikirkan banyak kalangan. Ia menatap dengan tajam, mendengar dengan tekun dan merasakan dengan resah wajah-wajah perempuan Indonesia yang muram.
Ruang-ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya bahkan di ruang privat perempuan hampir sepenuhnya diisi laki-laki. Gerak perempuan menjadi sempit dan hampir tak bisa bernafas. Boleh jadi tubuh-tubuh perempuan oleh banyak orang dianggap tidak ada, meski data statistik kependudukan di negeri ini memperlihatan begitu besar jumlah mereka. Suara dan pengalaman mereka dianggap sepi dan cenderung dinilai mengada-ada.
Ruang-ruang social, politik, ekonomi dan budaya dengan begitu dalam pikiran Musda tampak menunjukkan relasi-relasi yang bias, timpang dan tidak adil. “Posisi perempuan di Indonesia saat ini masih sangat lemah dan terdiskriminasi” tulis Musda, sambil mengutip hasil-hasil penelitian dari banyak pihak. Dan Musda jelas ingin menyatakan dengan lantang: “Suara dan pengalaman perempuan harus didengar, jika ingin negeri ini negeri yang adil”.
Orang-orang di luar Musda dan teman-teman sepemikirannya yang masih sedikit jumlahnya seringkali terjebak pada tradisi-tradisi yang berjalan sedemikian rupa sehingga ketimpangan relasi dan ketertindasan perempuan tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh dan mengancam kehidupan. Semuanya dianggap wajar-wajar saja. Lebih jauh tradisi dan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian seringkali dijadikan pijakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan semua ruang dan dimensi kehidupan tersebut di atas. Maka tak pelak lagi bahwa realitas timpang gender tersebut semakin memperoleh kekuatan untuk tetap berlangsung dan akan semakin menggigit.
Agaknya masih sulit atau bahkan takterpikirkan oleh banyak pikiran orang bahwa sejumlah kenyataan tersebut sejatinya tidak lagi relevan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Sebagian orang boleh jadi juga tak pernah tersentuh bahwa hari-hari ini kita adalah hari-hari yang sudah terperangkap oleh dan tak bisa melepaskan diri dari ruang dan waktu modernitas.
Sejarah modernitas telah menggerakkan perempuan ke ruang laki-laki. Intelektualitas, keperkasaan dan profesionalitas tidak lagi menjadi monopoli laki-laki. Rendahnya kesadaran sosial akan hal-hal ini mengakibatkan pula rendah atau lemahnya semangat untuk melakukan proses-proses perubahan kebijakan ke arah penciptaan realitas baru yang lebih baik bagi relasi laki-laki dan perempuan.
Musdah dalam buku ini menyingkap hampir seluruh problem krusial perempuan dan menggugat hampir semua kalangan pengambil kebijakan publik yang merugikan hak-hak mereka. Beberapa di antaranya adalah pendidikan berperspektif perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kesehatan perempuan, hak politik perempuan, hak ekonomi perempuan, perkawinan, AIDS, trafficking perempuan dan anak dan lain-lain.
Untuk semua isu ini dia tidak hanya bicara panjang lebar, tetapi juga, memperlihatkan data-data dan instrumen-instrumen hukum dan mengungkapkan pengalamannya. Dia tentu saja berharap bahwa pemaparan tentang isu-isu krusial tersebut akan menyentuh kesadaran orang, lalu dipikirkan dan selanjutnya dilakukan proses transformasi sosial dalam arti luas.
Muslimah yang Beranian
Musdah Mulia adalah perempuan intelek sekaligus aktivis. Ia seorang perempuan muslimah yang memiliki basis intelektual Islam yang cukup kuat. Ia membaca sumber-sumber klasik Islam yang dalam masyarakat muslim Indonesia acapkali dijadikan acuan merumuskan kebijakan. Dengan latar belakang Musdah seperti itu, dia mencoba melakukan analisis kritis terhadap sejumlah keputusan yang menggunakan terma-terma agama terhadap isu-isu perempuan di atas pada satu sisi, dan mengarahkan kebijakan-kebijakan publik di seputar isu yang sama dari perspektif agama yang dimilikinya pada sisi yang lain.
Tulisan-tulisan Musdah dalam buku ini memang sarat dengan pikiran-pikiran kritis dan transformatif. Kritik-kritik Musdah paling tajam antara lain diarahkan kepada sejumlah keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Terhadap fatwa MUI, Musdah mempertanyakan dengan nada kritis tentang banyak hal yang sudah dikeluarkannya. Ia kemudian menyimpulkan; fatwa-fatwa MUI tidak sensitif terhadap isu-isu perempuan, (ulama di situ) pada umumnya tidak menganggap penting perempuan terutama dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (ulama di situ) pada umumnya menilai konsep kesetaraan gender bertentangan dengan ajaran Islam dan (ulama di situ) pada umumnya sangat kental dipengaruhi pandangan yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarkhi.(hal.131). Ini betul-betul terasa menohok dan telak.
Dalam bagian lain soal pandangan MUI terhadap aliran Islam lain, Musdah sungguh sangat berani ketika ia mengatakan: “Kebijakan MUI yang tidak menoleransi pandangan Islam aliran lainnya ini sungguh merupakan hambatan serius bagi uapaya-upaya demokrasi dan nilai-nilai pluralisme dalam pembangunan bangsa, terutama bidang agama”.(hal. 133).
Tidak berhenti sampai di sini, Musdah juga melakukan kritik hampir menyeluruh terhadap UU Perkawinan dan KHI. Dia melihat bahwa kedua produk hukum positif dan pedoman hakim peradilan agama ini “mengandung hal-hal yang berseberangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan keadilan demokrasi, hak asasi manusia pluralisme serta keadilan dan kesetaraan gender”. Dan untuk ini dia mempelopori gagasan penyusunan KHI baru yang disebutnya sebagai ”counter legal drafting”.
Isinya merupakan revisi terhadap kedua perangkat hukum tersebut. Lagi-lagi Musdah sungguh perempuan yang berani, manakala “Counter Legal Drafting” ini kemudian dilaunching di hadapan publik dan dipublikasikan oleh media massa. Hasilnya sudah dapat diduga; reaksi keras muncul di mana-mana dan dari sejumlah tokoh penting dengan nada emosional, mengecam dan mensitigmatisasi bukan hanya terhadap Musdah tetapi juga gerakan feminisme secara umum. Musdah dkk. dianggap telah menyampaikan pikiran-pikiran keagamaan yang sesat dan menyesatkan.
Ketika konon pejabat tinggi negara di Departemen Agama kemudian melarang KHI versi CLD ini, saya segera mengontaknya. Musdah menjawab : “Conter Legal Drafting KHI bukanlah RUU. Itu adalah tawaran yang perlu dibaca dan dianalisis publik. Kita menghadapi realitas yang berubah di mana perempuan masih terdiskriminasi. Ini adalah penemuan ilmiah, hasil kajian. Sejumlah Tesis dan Disertasi juga memperlihatkan kesimpulan yang sama. Soal diterima atau tidak, itu terserah kepada publik dan kepada wakil rakyat di DPR.”
Perebutan pemaknaan
Perdebatan di sekitar pemahaman atau pemaknaan teks merupakan perdebatan yang sangat klasik. Ia muncul sejak awal Islam bahkan sejak manusia mulai berfikir dan berkebudayaan. Perdebatan itu telah melahirkan sekte-sekte, aliran-aliran pemikiran bahkan ideologi-ideologi. Pada dimensi fiqh, dikenal dua aliran besar, ahl al hadits dan ahl al ra’y. Aliran pertama cenderung lebih tekstualis (harfiah), sementara yang kedua lebih rasionalis.
Ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu disampaikan orang: apakah teks harus diterima menurut arti lahirnya atau bisa ditakwil. Apakah hukum-hukum yang terdapat dalam teks bisa dirasionalkan atau tidak (hal al ahkam mu’allalah bi ‘illah am la). Apakah akal bisa bertentangan dengan wahyu? Bagaimana jika bunyi teks berlawanan dengan logika atau dengan realitas, mana yang harus diprioritaskan?
Pertanyaan-pertanyaan ini selalu saja dijawab dengan pandangan yang beragam. Problem ini juga dikemukakan Musdah dalam buku ini. Adalah menarik bahwa para tokoh mazhab sepakat bahwa pendapat kami benar meski mungkin keliru, sementara pendapat orang lain keliru meski mungkin benar.
Sesungguhnya kedua aliran ini tidak berbeda dalam semangat dan tujuannya. Semua sepakat bahwa hukum-hukum Islam adalah untuk keadilan dan kemaslahatan manusia. Kita menemukan paradigma ini pada semua ahli fiqh Islam. Menegaskan pandangan gurunya Imam al Haramain al Juwaini, Imam al Ghazali dalam al Mustashfa, mengemukakan kemaslahatan sebagai tujuan syari’ah. Ia menjelaskan “kemaslahatan” tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai “al ushul al khamsah” prinsip yang lima perlindungan: “hifzh al din, al nafs al ‘aql al nasl dan al mal”. Mereka adalah tokoh Syafi’i- Asy’ari.
Ibnu al Qayyim, tokoh salafi terkemuka pengikut Ahmad bin Hanbal, dengan tegas menyatakan : “syari’ah Islam dibangun di atas landasan kebijaksanaan, kemaslahatan, keadilan dan kerahmatan manusia”. Abu al Wafa Ibn Aqil, juga bermazhab Hambali, menyatakan bahwa “kebijakan publik harus dibangun untuk membawa kemaslahatan manusia dan menjauhkannya dari kerusakan, meskipun tidak dibuat oleh Nabi dan tidak ada wahyu yang turun”.(Baca : Ibnu al Qayyim dalam al Thuruq al Hukmiyah).
Begitu juga Al Syathibi, pengikut aliran Maliki di Andalusia. Tegasnya tidak satupun ulama yang mengingkari prinsip kemaslahatan sebagai tujuan agama (maqashid al Syari’ah).
Jika demikian, maka kita sesungguhnya meyakini bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilahirkan para ulama secara berbeda-beda sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab adalah maslahat. Keputusan-keputusan mereka yang beragam tersebut merupakan pemahaman mereka atas teks-teks al Qur-an maupun hadits Nabi saw. Tidak seorang muslimpun yang ingin menafikan al Qur-an dan Hadits nabi saw. Saya kira adalah menarik untuk mengemukakan pandangan Faruq Abu Zaid dalam bukunya “Al Syari’ah al Islamiyah baina al Muhafizhin wa al Mujaddidin”, bahwa keberagaman interpretasi atas teks-teks keagamaan adalah refleksi sosio-kultural mereka masing-masing”.
Pertanyaannya adalah apakah keputusan-keputusan tersebut masih relevan dengan kemaslahatan kita di Indonesia hari ini?. Saya kira inilah yang dituntut oleh Musdah terhadap semua aturan hukum dan kebijakan publik yang ada dan masih berlaku. Jika keduanya tidak lagi memberikan kemaslahatan dan rasa keadilan bagi manusia termasuk bagi perempuan apakah ia masih harus dipertahankan?
Apa yang diinginkan Musdah dalam buku “Muslimah Reformis” ini dengan seluruh analisis dan kritiknya saya kira adalah bagaimana kita, bangsa Indonesia, dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua orang di negeri ini. Musdah mengemukakan hal ini sambil mengutip bunyi ayat al Qur-an: “In Uridu illa al Ishlah wa ma Tauwfiqi illa billah “alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib” (Aku hanyalah ingin perbaikan, petunjuk hanyalah bagi Allah dan aku pasrahkan kepada-Nya dan kepada Nya aku akan kembali). Ini artinya dia memang perempuan muslim reformis. Dan dia sudah menyampaikan keinginannya.
Perebutan pemaknaan atas teks pada akhirnya harus disudahi melalui mekanisme yang berlaku di negeri ini ; “musyawarah”, diskusi, dialog, dan “ittifaq al ummah”, (jika tidak ingin kita katakan “secara demokratis”), bukan dengan jalan sendiri-sendiri apalagi dengan kekerasan atau “membunuhkarakter” orang. Dan Musdah menawarkan sejumlah metode ini.[]
