Kamis, 19 Desember 2024

Rembuk Perempuan Hasilkan 10 Rekomendasi Agenda Perempuan dalam Menghadapi Pemilu 2024

Baca Juga

Rembuk perempuan adalah forum inspiratif yang menghadirkan 100 perempuan perwakilan dari berbagai organisasi, aktivis akademisi, dan praktisi dari 20 provisnsi di Indonesia di Jakarta 23-25 Mei 2023.

Di Rembuk Perempuan para perempuan saling bertukar pemikiran, pengalaman, ide, dan solusi mengatasi tantangan dalam perjuangan hak-hak perempuan dan mencapai kesetaraan gender. Solidaritas dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan pergerakan perempuan. Bersama-sama kita mampu menciptakan perubahan positif yang berarti dalam masyarakat.

Rembuk Prempuan merayakan pemikiran dalam berbagai sektor. Kami berarti bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa untuk membawa perubahan yang signifikan. Rembuk Prempuan Menghasilkan rekomendasi, strategi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. bersama, kita merayakan perubahan yang kita ciptakan!

Hasil dari agenda Rembuk Prempuan, jaringan prempuan yang tergabung dalam konsorsium WeLead juga menghasilkan 10 agenda perempuan dalam menghadapi pemilu 2024;

1, Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Kami menuntut perempuan, anak dan kelompok yang dipinggirkan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Kami mendorong lahirnya dan terlaksana kebijakan yang responsif gender, dihapusnya perda diskriminatif, mengembangkan kurikulum pendidikan yang berkeadilan gender dan menyediakan layanan yang berpihak pada korban termasuk penyediaan rumah aman serta tersedianyanya anggaran yang memadai untuk layanan dan pemulihan korban.

2. Menghentikan eksploitasi sumber daya alam.

Kami menuntut dihentikannya eksploitasi sumber daya alam, kami mendorong perlindungan pada kekayaan alam Indonesia, karena itu menjadi sumber penghidupan masyarakat dan mengakui kepemilikan lahan lokal. Kami mendorong program reklamasi lahan dan reboisasi serta program-program lainnya yang mendukung kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati serta mendorong pengesahan RUU masyarakat adat

3. Menyediakan layanan dasar yang mudah dijangkau.

Kami menuntut hadirnya layanan dasar yang inklusif dan terjangkau oleh masyarakat khususnya di pulau-pulau terpencil , termasuk didalamnya adalah layanan kesehatan seksual dan reproduksi, penanganan stunting dan tersedianya tenaga kesehatan dan kaderkader posyandu yang memiliki kapasitas. Kami juga menuntut adanya wadah pendidikan formal yang mau menerima perempuan putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi serta tersedianya anggaran untuk peningkatan kapasitas bagi perempuan dan kaum termarjinalkan lainnya untuk membentuk kader-kader yang militan dan berpihak kepada perempuan dan anak.

4. Memenuhi hak atas pekerjaan yang layak.

Kami menuntut pemenuhan hak pekerjaan yang layak untuk perempuan, dengan menghadirkan kebijakan yang responsif gender di perusahaan termasuk di dalamnya kebijakan untuk memberi kesempatan yang sama untuk perempuan di posisi manajerial, menindak pelaku kekekerasan di perusahaan dan hak maternitas pekerja perempuan.

5. Menangani ektremisme dengan serius.

Kami menuntut penanganan ekstrimisme lebih serius dan sistematik, termasuk diantaranya dengan mengintegrasikan gender dalam kebijakan penanggulanan ekstrimisme, melaksanakan dengan sungguh-sungguh kebijakan penanggulangan ekstrimisme, menghapus dan menolak ijin fasilitas umum, perumahan, fasilitas pendidikan yang eksklusif yang berpotensi mengembangkan paham-paham intoleransi.

6. Kesempatan berpartisipasi dalam proses politik.

Kami menuntut kesempatan yang sama untuk perempuan dan kelompok yang dipinggirkan untuk terlibat aktif dalam proses-proses politik dari tingkat daerah hingga nasional tanpa diskriminasi. Memastikan partisipasi yang bermakna untuk perempuan dan kelompok yang dipinggirkan dalam perumusan kebijakan publik.

7. Menyediakan lingkungan hidup yang sehat.

Kami menuntut hadirnya lingkungan hidup yang sehat untuk saat ini dan masa depan, kami mendorong pengendalian emisi, pengelolaan sampah yang sistemastis dengan melibatkan masyarakat , mengurangi aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan, membentuk tim AMDAL yang bisa dipercaya dan menyebarluaskan secara masif kampanye lingkungan sehat.

8. Mewujudkan keadilan ekonomi yang merata.

Kami menuntut hadirnya keadilan ekonomi dalam bentuk kemudahan akses pasar untuk produk lokal yang diproduksi kelompok perempuan, sarana produksi yang bisa dikelola perempuan, meningkatkan fungsi fasilitas umum untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan dan memberi ruang pada perempuan untuk memiliki kemandirian ekonomi

9. Menciptakan infrastruktur yang ramah dan aman untuk perempuan.

Kami menuntut adanya infrastuktur yang ramah dan aman untuk perempuan dan kelompok disabilitas, dan mendorong pemanfaatan hasil kekayaan alam Indonesia untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang layak tanpa terkecuali.

10. Perlindungan Perempuan Pembela HAM

Kami menuntut adanya perlindungan bagi perempuan pembela HAM, dengan tidak melakukan kriminalisasi pada aktivis gerakan perempuan dan menghadirkan kebijakan yang memastikan adanya mekanisme perlindungan baik yang disediakan oleh negara maupun yang bisa disediakan oleh masyarakat. [] (ZA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terbaru

Majjhima Patipada: Moderasi Beragama dalam Ajaran Budha

Oleh: Winarno  Indonesia merupakan Negara dengan berlatar suku, budaya, agama dan keyakinan yang beragam. Perbedaan tak bisa dielakan oleh kita,...

Populer

Artikel Lainnya