Selama ini kita sering melihat betapa banyak perempuan yang hadir ketika ada acara pos pelayanan terpadu (posyandu), dengan tertib dan telaten memeriksakan kondisi kesehatan anak-anak mereka. Ini sangat berbeda ketika kita melihat kantor-kantor pemerintahan, berapa perempuan yang bekerja di sana? Atau berapa banyak Ibu-Ibu yang diundang pada rapat warga, setingkat RW, misalnya? Padahal yang lebih tahu kondisi rumah dan lingkungan lingkungan sekitarnya adalah perempuan. Tapi setiap kali membuat keputusan untuk warga, hanya laki-laki yang diajak bermusyawarah.
Kini, perempuan Indonesia pantas bergembira atas keluarnya UU No. 2 tahun 2008 tentang kewajiban bagi Partai Politik agar memberi kuota 30 % bagi calon lagislatif perempuan. Perempuan kini tak melulu menunaikan kerja-kerja domestik, kerja-kerja rumah tangga semata, tetapi diberi kesempatan lebar-lebar untuk memasuki dunia politik. Guna trurt serta dalam menentukan kebijakan public, terutama menentukan perbaikan nasib perempuan itu sendiri.
Memang UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu yang hanya ‘memperhatikan kuota 30%’ tetapi pada UU No. 2 tahun 2008 sudah mulai ada memberi angin segar karena jelas tercantum dalam 2 ayat 2: Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pada pasal 2 ayat 5 dinyatakan bahwa “Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Sedangkan pada Pasal 20 dinyatakan bahwa: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing”.
Dengan terbitnya UU No, 2 tahun 2008 tersebut setidaknya dapat menjadi jembatan bagi perempuan untuk turut ambil bagian pada pencalonan legislatif. Sebenarnya, seberapa penting perempuan harus menjadi anggota legislatif? Semuanya berawal pada kesadaran bersama akan pentingnya kebijakan yang mewakili kepentingan perempuan di ruang pengambil kebijakan, yaitu Legislatif.
Strategi bersama, komitmen bersama
Tuntutan komitmen partai politik ditegaskan pada pasal 8 ayat (1) poin d bahwa untuk menjadi peserta Pemilu partai politik harus mencantumkan surat keterangan dari pengurus pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sedangkan penekanan pada KPU jelas dibunyikan pada pasal 58 ayat (2) yaitu “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut.”, walaupun tidak ada sanksi yang tegas untuk menjerat parpol jika tidak memuat kuota 30%, setidaknya KPU dapat bersikap tegas atas komitmennya mendukung keterwakilan perempuan di legislatif.
Begitupun dari seluruh lapisan masyarakat, harus ada komitmen bersama. Yang pertamaharus dilakukan adalah masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk duduk di legislatif. Dan yang kedua, harus ada kontrol kebijakan oleh seluruh lapisan masyarakat-terutama aktivis perempuan- atas kerja-kerja anggota legislatif perempuan, tanpa lelah mendampingi mereka untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender. Karena selama ini, apalah artinya mengusung mereka untuk menjadi bagian dari perumus kebijakan tanpa ada tempat untuk berdiskusi tentang strategi kesejahteraan perempuan.
Partisipasi Politik Perempuan Dalam Sejarah Islam
Dalam beberapa hal, Nabi mewakilkan urusan agama kepada perempuan, dalam hal ini Aisyah. Sahabat-sahabat perempuan Nabi saw juga banyak yang perempuan. Bahkan banyak di antara mereka yang aktif mengikuti halqah-halqah Nabi.
Imam Syafi’i juga mempercayakan urusan perempuan berdasarkan suara perempuan itu sendiri. Ini terbukti ia melakukan survey dan dengar pendapat kaum perempuan ketika menentukan fiqh batasan-batasan haid perempuan.
Umumnya ulama fiqh klasik dan sebagian ulama fih kontemporer menolak memberikan hak partisipasi politik kepada perempuan. Mereka menggunakan bermacam dalil dan argumentasi dari Al-Qur’an, Sunnah, Qiyas, dan lain sebagainya. Mayoritas ulama syariah sekarang mulai memberi ruang partisipasi kepada para muslimah dalam hal penyenggaraan negara. Meski demikian mereka belum memperbolehkan perempuan menjadi kepala negara, tentu dengan argumentasi yang berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah dan persepsi mereka tentang realitas sejarah yang terjadi. Berbeda dengan kedua kelompok itu, ulama-ulama masa kini memandang bahwa perempuan memiliki kesempatan partisipasi yang sama dengan laki-laki, Dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan negara. Mereka ini juga menggunakan alasan sebagaimna ulama-ulama lainnya.
Penulis adalah aktifis mahasiswa STAIN Cirebon yang sekarang aktif di Fahmina Institute
