Tenaga kerja Indonesia (TKI) bidang penata laksana rumah tangga (PLRT) memang sangat rentan bermasalah. Apalagi, bila kemudian TKI bersangkutan berangkatnya di luar prosedur resmi atau undocumented, bisa dipastikan makin menambah persoalan ketika sudah berada di negara penempatan. Dan itulah kenyataan yang banyak dialami TKI yang bekerja di Malaysia.Kenyataan pahit itu terungkap sewaktu para anggota Komisi IX DPR meninjau lokasi penampungan TKI Bermasalah di KBRI Malaysia, awal Juli lalu. “Umumnya yang dialami TKI Bermasalah ini, lantaran mereka tidak berdokumen resmi atau non-prosedural,” kata Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasific dan Amerika BNP2TKI, Sadono SH, yang ikut dalam rombongan Komisi IX DPR itu.
Sadono yang dihubungi via handphone-nya, Rabu (14/7) mengatakan, bahwa kunjungan Komisi IX DPR di Malaysia yang dilakukan selama enam hari (4 – 9 Juli 2010), menyisakan sebuah pekerjaan tersendiri bagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
“KBRI Malaysia meminta bantuan kepada BNP2TKI agar kiranya dapat memulangkan 13 TKI bermasalah yang sakarang berada dalam penampungan di KBRI,” katanya.
Ke-13 TKI bermasalah itu, kata Sadono, 5 orang berasal dari Jawa Barat, 4 orang dari Jawa Tengah, 3 orang dari Jawa Timur, dan seorang dari Lampung.
“Apa yang kami lakukan ini tidak lebih merupakan misi kemanusiaan. Sebab, kendati mereka bermasalah di negara penempatan, mereka juga warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan pemulangan dri pihak pemerintah,” kata Sadono.
Karena itu, lanjut Sadono, begitu Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Diraja Malaysia, Datuk Dr Subramaniam mengisyaratkan, adanya penundaan terhadap penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terhadap TKI bidang PLRT ini, ia malah mengamini.
“Saya secara pribadi setuju ditunda saja MoU itu. Bahkan, sudah saatnya pemerintah mendorong pengiriman TKI formal. Tidak hanya dilakukan ke Malaysia, tetapi juga di negara-negara penempatan lainnya,” tegasnya.
Sadono mengatakan, ke-13 TKI bermasalah di Malaysia itu, rencananya akan dipulangkan oleh BNP2TKI ke daerah asal masing-masing TKI pada hari Rabu, 21 Juli mendatang.
sumber: http://duniatki.com
