Sabtu, 14 September 2019

Australia Bantu Pemberdayaan Perempuan

Baca Juga

JAKARTA, KOMPAS.com – Australia akan membantu pemberdayaan perempuan miskin Indonesia dengan mendukung peningkatan akses mereka terhadap keadilan. Siaran pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa (20/7/2010), menyebutkan, Australia berkomitmen bekerjasama dengan Indonesia untuk memberdayakan perempuan terutama dari daerah miskin dan terpencil.

“Kami akan bekerjasama dengan Indonesia untuk meningkatkan kesetaraan jender,” kata Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Paul Robilliard dalam siaran pers itu.

Sebelumnya dirilis laporan penelitian yang didukung pemerintah Australia dan Pengadilan Keluarga Australia yang menyorot masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan masyarakat miskin di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Laporan berjudul “Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia”, menyoroti isu yang dihadapi lebih dari sembilan juta perempuan Indonesia yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka.

Laporan itu menemukan bahwa lebih dari setengah jumlah perempuan yang diteliti memiliki pendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari.

Juga terungkap bahwa perempuan-perempuan itu menghadapi berbagai rintangan saat mengajukan kasus-kasus hukum mereka ke sistem pengadilan Indonesia.

Ini membuat mereka sulit mengajukan perceraian, melegalisir pernikahan terdahulu, dan akhirnya sulit mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak dengan nama kedua orang tua mereka dari perkawinan tersebut.

Australia mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan MA yang telah membantu lebih dari 340 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia membebaskan biaya pengadilan bagi masyarakat miskin dan memberikan layanan sidang keliling di daerah terpencil.

Sidang keliling meningkatkan jumlah perempuan miskin yang dapat mengakses pengadilan hingga empat kali dari sebelumnya.

Memiliki akses yang lebih baik ke pengadilan akan membantu perempuan Indonesia memperoleh dokumen hukum yang mengakui peran sebagai kepala keluarga.

Hal itu akan memberikan perempuan akses yang lebih baik untuk berbagai program kemiskinan seperti bantuan uang dan perawatan kesehatan gratis.

Hal itu juga membantu mereka mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka sehingga mereka dapat mendaftarkan diri di sekolah umum.

Sumber: Kompas.Com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan Gunung Jati disarankan untuk tidak...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua fraksi DPR tergesa-gesa menyetujui revisi...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah membentuk Panja untuk pembasan RUU...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual...

Populer

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan...

Perjumpaan dan Etika

Oleh: Abdul RosyidiIni masih tentang ‘Ruang Perjumpaan’. Emmanuel Levinas, filsuf kontemporer Perancis percaya bahwa etika bukanlah sesuatu yang abstrak,...

Teori Interdependensi dan Mubadalah

Oleh: Abdul Rosyidi Satu yang paling menarik dan berbeda dari paparan KH Faqihuddin Abdul Kodir saat Bengkel Mubadalah di Malaysia...

Artikel Lainnya