Meski demikian Kordinator JPPR kabupaten Cirebon Jamaludin Muhammad memberi beberapa catatan kritis terhadap pelaksanaan Pilbup kab. Cirebon ini. Pertama, catatan kritis mengenai tidak validnya daftar pemilih tetap (DPT). Memang di sejumlah desa sudah ada penambahan DPT, namun tetap tidak valid sesuai dengan fakta mutakhir. “Kesalahan-kesalahan yang muncul seperti nama-nama fiktif, penduduk sudah meninggal tetapi masih terdaftar, atau kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau alamat, masih saja seringterjadi.” Terang Jamal.
JPPR menyayangkan pelbagai persoalan terkait dengan DPT kembali muncul. Dalam hal ini, nampak jelas bahwa KPUD tidak melakukan validasi jumlah DPT, dan masih mengacu pada DPT lama (DPT Pilgub) yang memang bermasalah. Akibatnya tidak sedikit hak-hak politik warga yang tidak tersalurkan, bertambahnya angka Golput, dan rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. “Ke depan JPPR berharap KPUD lebih serius lagi dalam menangani persoalan DPT. Jangan sampai persoalan serupa muncul kembali pada Pemilu 2009. Di samping KPUD, JPPR juga menghimbau kepada partai politik untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat” tuntut Jamal.
JPPR juga melihat banyak TPS yang tidak memasang DPT, gambar calon, dan tata cara pencoblosan. Akibatnya, tidak sedikit kartu suara menjadi rusak (salah mencoblos). Di samping itu, JPPR juga menemukan fakta bahwa di banyak TPS, masih menggunakan logistik bekas Pilgub.
Terkait partisipasi pemilih, JPPR menilai meskipun tingkat partasipasi masyarakat Kab. Cirebon pada Pilbup kali ini tidak jauh berbeda dengan Pilgub kemarin, namun di sebagian besar TPS antusiasme masyarakat sedikit ada peningkatan. [ ]
