Demonstrasi Larang Ahmadiyah, Dibayar Murah

”Pertemuan ini sebenarnya adalah Consultatif Meeting yang dilaksanakan secara rutin dan berkala antara Tim Manajemen dan SC Jaker PAKBB guna mengevaluasi kerja-kerja pemantauan terhadap kebebasan beragama yang dilakukan di Jawa Barat”, kata Rosidin, manajer pelaksana pemantauan. Kerja-kerja pemantauan sendiri dilakukan oleh para pemantau dari 6 LSM yang tergabung dalam Jaker: PHBI Bandung, Fahmina Institute, LBH Bandung. GKP, Desanara dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). ”Tetapi pertemuan kali ini, lebih dikhususkan sebagai pertemuan yang bertujuan mempersiapkan dan mengkompilasi seluruh data dan fakta pelanggaran HAM terhadap Ahmadiyah. Ini mengingat terancamnya kebebasan Jemaat Ahmadiyah dengan akan diterbitkannya SKB 3 Menteri untuk membubaran Ahmadiyah. Kekuatan kita sebagai pemantau adalah data dan fakta hasil pemantauan, yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan advokasi”  Tambah Suryadi, ketua SC Jaker PAKBB.

Acara ini diawali dengan pembacaan hasil temuan di lapangan. Ini dilakukan oleh masing-masing pemantau dari 6 LSM tadi. Data yang dijelaskan adalah temuan para pemantau sejak tahun 2002. Ini dengan asumsi  bahwa sejak 2002 lah Ahmadiyah dilarang-larang pemerintah. Temuan-Temuan yang dipaparkan bukan sebatas pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap Ahmadiyah, tetapi juga data-data kerugian yang diderita, baik kerugian materil maupun spirituil. Seperti ada berapa puluh al-Qur’an terbitan Depag yang ikut terbakar bersama pembakaran masjid Ahmadiyah yang dilakukan massa garis keras? Itu terdata dengan baik

Selain itu, untuk melengkapi data-data yang ada, maka beberapa anggota JAI Wilayah Jawa Barat sengaja dihadirkan.  Mereka adalah Zaki, Dudun dan kawan-kawannya. Menurut Dudun, selain digrebeg, didemo dan hampir diusir, sehari-hari anggota JAI sebenarnya mengalami diskriminasi. Seperti saya yang pernah dihalang-halangi menjadi pejabat, hanya karena saya seorang Ahmadiyah. Zaki juga mengungkapkan bahwa diskriminasi terjadi sehari-hari itu benar adanya. ”Anak-anak kecil dari keluarga Ahmadiyah, disekolah mendapat tekanan dari guru-gurunya, harus beginilah, harus begitulah”, kata Zaki. Ia juga memberi data-data kasus tambahan kepada para pemantau dan Tim Manajemen

Data-data yang terkumpul, kemudian disepakati untuk dijadikan dokumen yang tersusun rapih. Ini kemudian akan diajukan dan sebagai media untuk melobi Presiden, DPR dan Kejaksaan Agung. Dengan harapan bila mereka tahu betapa Ahmadiyah selama ini dilanggar kebebasan beragamanya, dan telah banyak kerugian dan korban, maka SKB 3 Menteri batal dikeluarkan. Semoga saja. (AM)