Jumat, 13 September 2019

DPR Kecewa Menakertrans Belum Wujudkan MoU TKI

Baca Juga

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Irgan Chairul Mahfiz merasa kecewa pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, yang dianggap belum mewujudkan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan TKI dengan Pemerintah Malaysia.

“Sejauh ini tanda-tanda ke arah pelaksanaan MoU kedua negara memang tak jelas kepastiannya,” kata Irgan di Jakarta, Rabu, menanggapi pernyataan Menteri Sumberdaya Malaysia Datuk Subramaniam di Malaysia, Selasa (13/7), terkait pengunduran jadwal MoU TKI di Malaysia.

Subramaniam menjelaskan, nota kesepahaman Tenaga Kerja Indonesia antara Indonesia dan Malaysia tidak akan dilaksanakan pada Juli ini, karena menyangkut dua hal yang belum disepakati, yakni upah bagi TKI dan pembayaran terhadap agen penempatan TKI ke Malaysia.

Sejak dilakukan Letter of Intent (LoI) di Malaysia di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Pemerintah Diraja Malaysia Najib Razak pada 18 Mei lalu, Muhaimin menjanjikan tindak lanjut LoI yang lebih detil akan diwujudkan dalam bentuk MoU selambat-lambatnya setelah dua bulan. Sebelumnya, MoU sempat juga beberapa kali dijanjikan namun tidak berhasil.

“Tapi, kenyataannya sudah lebih dua bulan dan upaya memperjuangkan MoU justru menjadi tidak jelas, bahkan cenderung kurang siap akibat beberapa kali pelaksanaannya yang terus molor,” kata Irgan, seraya menambahkan MoU tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pembenahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, khususnya Malaysia, yang lebih baik.

“Jadi, kalau rencana MoU seperti ini sama artinya komitmen pembenahan TKI tidak serius dipersiapkan Menakertrans,” ujarnya.

Dikatakan, MoU yang berlarut-larut, itu sebenarnya sudah lebih setahun prosesnya berjalan dengan perkembangan yang tidak selalu memuaskan kedua belah pihak.

MoU itu sendiri direncanakan setelah pada Juni tahun lalu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan moratorium penempatan TKI ke Malaysia untuk melindungi martabat TKI yang sering mengalami penistaan oleh majikan di negara tersebut.

Ditambahkannya bahwa terus molornya pelaksanaan MoU dalam setahun ini, mengakibatkan pula preseden buruk di antaranya terjadi penempatan TKI ilegal ke Malaysia dalam jumlah besar, dan sekaligus merupakan pelanggaran HAM atau bentuk human trafficking (perdagangan manusia) yang megorbankan para TKI.

Sebaliknya, kata Irgan, potensi penyerapan sekitar 50.000 TKI legal ke Malaysia malah tidak tercapai untuk masa satu tahun ini berlangsung, juga akibat belum jelasnya MoU itu.

“Situasi ini tentu saja berakibat makin bertumpuknya pengangguran di tanah air, di samping segala pembenahan ataupun upaya peningkatan kualitas TKI ke Malaysia yang dilakukan berbagai pihak menjadi tidak berarti, karena arah serta kerjasamanya yang belum jelas dengan pihak Malaysia,” jelas Irgan.

Sementara itu, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat tidak mau berkomentar banyak dengan penundaan MoU tersebut. Ia mengaku, pihaknya tidak dilibatkan dalam seluruh proses perundingan MoU, sehingga sulit memberi penilaian.

Namun demikian, Jumhur memahami jika mulai banyak yang merasa kecewa oleh ketidakpastian pelaksanaan MoU. Hal itu, katanya, sebagai ungkapan begitu besarnya harapan berbagai pihak pada perbaikan nasib dan martabat TKI, khususnya dari masyarakat luas atau TKI. (*) Sumber: Antaranews.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan Gunung Jati disarankan untuk tidak...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua fraksi DPR tergesa-gesa menyetujui revisi...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah membentuk Panja untuk pembasan RUU...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual...

Populer

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan...

Perjumpaan dan Etika

Oleh: Abdul RosyidiIni masih tentang ‘Ruang Perjumpaan’. Emmanuel Levinas, filsuf kontemporer Perancis percaya bahwa etika bukanlah sesuatu yang abstrak,...

Teori Interdependensi dan Mubadalah

Oleh: Abdul Rosyidi Satu yang paling menarik dan berbeda dari paparan KH Faqihuddin Abdul Kodir saat Bengkel Mubadalah di Malaysia...

Artikel Lainnya