Jangan Cuma Jadi TKI, Mari Berusaha Mandiri

0
677

Tak terasa, hari-hari belakangan, ketika kita makan atau minum, entah di warung Jamblang, di Warteg, maupun  di rumah makan Padang, kita sepertinya merogoh saku lebih dalam dari biasanya. Harga naik itu memang tidak merubah rasa apa yang kita makan, tetapi rasa pahit mulai terasa ketika menghitung-hitung, tiba-tiba dompet lebih cepat terasa tipis. 

 

Rasa pahit itu lebih mencekik  juga ketika memberikan uang belanja untuk istri, wajah istri yang biasanya sumringah kalau menerima uang belanja, sekarang biasa-biasa saja, kalau tak cukup syarat untuk dibilang cemberut.

 

Di koran-koran saya membaca, harga telur kini mencapai Rp. 12.000 /kg. Minyak goreng  Rp. 13.000/kg. Beras mencai Rp 6000,-/ kg. Minyak tanah susah didapat. Di Palembang, harga minyak tanah akan dijual tanpa subsidi, menjadi Rp 8.900/liter. Elpiji tabung 12 kg, yang semula Rp. 55.000/tabung, akan dijual Rp.65.000-75.000/ kg.

Di TV, muncul berita para mahasiswa berdemo, tuntut turunkan harga! Tapi berita itu sepertinya sepintas. Durasinya hanya lima detik. Di koran-koran, berita demo itu kalah menariknya dengan berita soal suap oleh seorang anggota DPR RI. Di koran satu lagi, berita itu bahkan tidak muncul sama-sekali.

Harga bahan pokok naik ternyata bukan lagi berita. Harga bahan pokok naik mungkin seperti berita pemotongan pita peresmian di era orba dulu. Sudah menjadi seremonial keseharian kita. Ketika ada berita rakyat antri minyak goreng operasi pasar, yang jadi fokus justru orang yang pingsan terinjak-injaknya, tak ada investigasi kenapa minyak goreng naik.

Yang pasti lagi, tidak ada berita seorang ibu rumah tangga yang tengah mengurut dada karena karena ia hanya bisa membawa 2 kg beras dan 8 butir telur dengan uang belanja yang diberikan suaminya. Pulang ke rumah dia bingung, masak pakai apa? Minyak tanah di warung tetangga kosong. Ia tidak punya uang sisa untuk beli minyak goreng. Padahal suaminya sudah pesan siang nanti pulang dari pabrik untuk makan siang dengan dadar goreng.     Tanpa terasa air mata meleleh di pipinya.

Budaya Jalan Pintas

Selama ini, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah, nyantanya sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya di lapisan bawah. Lebih-labih bagi kaum perempuan. Apa yang dialami tentu berbeda dengan yang dialami para elit, baik elit birokrasi, poltik maupun bisnis. Jika terjadi himpitan ekonomi, para pengusaha bisa melarikan modalnya ke luar negeri. Para pejabat bisa korupsi. Para ekonom, para tokoh mungkin bisa cari tambahan menjadi narasumber untuk diwawancarai TV. Pokoknya banyak cara bisa ditempuh kaum elit untuk mengatasi berbagai kesulitan yang membelit.

Tapi apa pilihan lain dari para ibu rumah tangga tersebut? Tidak ada. Ketika mereka berusaha menawar harga minyak goreng di sebuah warung, dijawab pedagang yang lama jengkel karena sering meladeni pertanyaan yang sama,” kalau mau murah, beli aja di TV!.” Paling, pulang-pulang ia dongkol, ditumpahkan ke orang rumah. Tidak jarang kemudian ribut.

Rasanya sudah lelah untuk marah-marah dan menyalahkan, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Para perempuan yang sering hanya bisa mengurut dada dan menangis itu akhirnya sebagian memilih untuk pergi, meninggalkan negeri ini “berjudi” mengundi nasib ke luar negeri. “Berjudi”, karena ketika memutuskan jadi TKI semuanya serba belum tentu. Banyak yang berhasil, tetapi pula yang berakhir mengenaskan. Tidak sedikit yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang, terpuruk di lumpur hitam pelacuran. Bahkan banyak juga yang pulang tinggal nama.

Beberapa TKI terjerat jaringan peredaran narkoba. Tapi untungnya, masih banyak juga yang bernasib baik. Pulang bawa setumpuk uang, dan kemudian berusaha mengencangkan ikat pinggang. Mengerem uang belanja, atau kemudian berusaha kecil-kecilan.

Sayangnya ketika sebagian lagi memilih jalur informal seperti menjadi PKL, pengasong, pengamen, malah kemudian digusur, diburu karena dianggap pembuat kumuh kota. Inilah yang tak pernah disadari para pemimpin negara ini. Berusaha baik-baik malah dianggap melanggar aturan. Sebagian yang sudah tak bisa sabar lagi, atau karena niatan lain, akhirnya memilih menjadi TKI ke luar negeri, sadar atau tidak sadar antara keberuntungan dan ancaman sama besarnya. Bahkan ada juga yang nekad bisnis narkoba. Walau resikonya besar, tapi yang pasti untungnya besar. Namanya juga jalan pintas.

Mengedarkan narkoba, bagaimanapun adalah perbuatan melanggar hukum. Tetapi saat pilihannya jadi TKI, maka persoalannya apakah selama ini negara sudah memiliki sistem perlindungan hak-hak TKI yang memadai? Karena tanpa itu maka nasib TKI seperti orang berjudi, bisa untung bisa juga buntung. Dan selama ini, kadang TKI harus melakukan kerja keras untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya.

Maksimalkan Potensi Ekonomi Sekitar

Ketika negara tak bisa memberi jalan keluar, tidak semua rakyat akan diam dan mengalami jalan buntu. Tetapi selalu saja ada sebagian rakyat akan melakukan hal-hal kreatif untuk bertahan. Sebagai contoh mudah, Ahmad Tohari misalnya. Selain sebagai penulis produktif, Tohari juga melakukan aksi nyata dengan mengembangkan  sebuah BMT (Baitul Mal wa Tanwil, semacam koperasi pesantren) al-Amin. Ini ia mulai sejak 2001, dengan modal awal Rp 25 juta, hasil patungan dengan rekan-rekannya. Kini, dengan uang yang dipinjamkan BMT al-Amin, ratusan orang tergerak usahanya. Orang-orang yang selama ini kesulitan pinjam uang ke bank, sangat terbantu dengan BMT tersebut. Dengan BMT ini, kini Ahmad Tohari mengelola asset  Rp. 10 miliar lebih.

Di Cirebon sendiri, pusat-pusat bisnis dan kreasi rakyat bisa dilihat di beberapa tempat.  Misalnya, di Panembahan Plered, yang menjadi pusat kreasi batik Trusmi dan usaha snack atau ciki. Di  Tegal Gubug, berkembang perdagangan tekstil. Di Tegalwangi masyarakat berkreasi mnegmbangkan usaha perakitaan rotan. Di Cikijing, berkembang usaha konveksi jeans. Dan masih banyak tempat lain yang menghasilkan berbagai kreasi ekonomi rakyat.

 

Seharusnya pemerintah mengusahakan dengan sungguh-sungguh pengembangan usaha yang melibatkan dan dapat menguntungkan rakyat banyak ini. Dalam konstitusi negara kita disebutkan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Mungkin kalau tidak sampai ke terjaminnya upaya ini, paling tidak pemerintah membuka luas-luas kesempatan usaha bagi masyarakat banyak.

Semangat berusaha juga patut terus dikembangkan. Kita butuh pionir-pionir seperti Ahmad Tohari, pedagang Tegal Gubug, para pengusaha cemilan dan batik Trusmi di Plered, serta para pengusaha rotan di Tegalwangi. Kita butuh para perintis usaha, yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Hingga menciptakan Trusmi, Tegal Gubug baru, dan juga Panembahan baru. Bila semangat berusaha ini tumbuh maka untuk menjadi TKI yang penuh resiko mungkin akan dipikir ualng. Para perempuan mungkin tidak mudah terjebak menjadi korban perdagangan orang.

Islam sendiri sangat menghargai orang-orang yang hidup atas usaha yang dilakukannya sendiri. Dalam sebuah hadits dikatakan: “Tidak ada seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as makan dari hasil usahanya sendiri.”[HR. Bukhari]. Dalam al-Qur’an surah al-Najm ayat 39 Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”. Wallahu’alam bi al-sahwab.[]


Penulis adalah kordinator Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Cirebon yang sekarang aktif sebagai staff di Program Islam dan Jender Fahmina Institute

(Artikel ini dimuat dalam Warkah al-Basyar Vol. VII ed. 11 – tanggal 09 Mei 2008)