Seiring dengan semangat reformasi dan demorkatisasi yang menisayakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, polisi sebagai ujung tombak terciptanya kemananan dan ketertiban, tidak luput dari tuntutan perubahan. Perubahan dari polisi yang ’milteristik’ menjadi polisi yang’humanis’. Dalam hal ini polisi diharapkan lebih berorientasi pada bagaimana melayani masyarakat, dan bukan menakut-nakuti atau bersikap arogan serta sewenang-wenang.
Dalam kerangka perubahan seperti itulah kemudian program perpolisian masyarakat (Polmas) digulirkan. Melalui Polmas inilah, polisi diharapkan dapat menjalin relasi dan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Segala tindak kriminal diharapkan lebih dapat dicegah lebih dini.
Namun realitasnya, upaya mengubah orientasi, kinerja dan imej bukanlah hal mudah. Banyak pihak pasimis bahwa polisi bisa berubah. Apalagi cara-cara kerja yang tidak profesional, sewenang-wenang, otoriter, militeristik, penyalahgunaan wewenang (KKN), arogan, dan stigma buruk lainnya sudah melekat lama di tubuh polisi. Ini tentu menjadikan publik tidak mudah percaya terhadap institusi polisi di Indonesia.
Pun demikian, sejumlah pihak tetap optimis dan gigih melakukan berbagai upaya mendorong terciptanya Polri yang humanis. Berbagai pelatihan, workshop, penelitian, hingga penyusunan modul training dan buku saku dilakukan. Inilah yang kini tengah diupayakan The Asia Foundation (TAF), dengan dukungan sejumlah LSM; Pusham UII (Yogyakarta), Pusham UNAIR (Surabaya), Percik (Salatiga), Y Manikaya Kauci (Bali), dan Fahmina Institute (Cirebon).
Penyusunan buku tersebut mulai dari buku modul training, buku saku yang berisi tanya-jawab seputar Polmas, hingga buku yang berisi pengalaman para aktivis Polmas di lapangan. Terkait modul training, menurut salah satu tim penyusunnya, Bambang Budiono, yang utama dilakukan diawal penyusunan adalah mengidentifikasi untuk siapa modul disusun, siapa saja penggunanya, serta siapa saja yang akan dilibatkan saat modul dipraktekkan dalam suatu (acara) pelatihan.
”Pengguna modul tentulah seorang trainer atau fasilitator yang memiliki kemampuan tertentu. Sementara peserta yang dilibatkan dalam praktek pelatihan juga orang-orang tertentu dengan tingkat kemampuan menangkap pesan, mengartikulasikan pesan, atau kemampuan menganalisis yang berbeda-beda,” papar Bambang dalam acara Workshop Penyusunan Modul Training COP, yang diselenggarakan TAF, di ruang pertemuan TAF Jakarta, pada Senin (27/10/08) lalu.
Lebih jauh Bambang menambahkan, modul tersebut bisa dipergunakan oleh fasilitator pemula maupun yang telah profesional. Sementara itu dari sisi pelatihan, modul ini ditujukan bagi mereka—polisi maupun warga sipil—yang telah lama aktif sebagai aktivis atau relawan COP. Selain itu mereka—polisi atau warga sipil—yang telah lama aktif tetapi ingin meningkatkan pengetahuannya mempraktekkan pola-pola hubungan sosial yang didasari oleh nilai-nilai partisipasi, demokrasi, transpsaransi, kesetaraan dan konsensus. ”Oleh karena itu, modul ini disusun sedemikian rupa agar perspektif kemitrasejajaran meresapi seluruh proses penyampaian materi. Tentunya dengan cara yang mudah diikuti dan dicerna, akan tetapi tetap menyenangkan bagi peserta pelatihan,” kata Bambang.
Mudah dicerna dan menyenangkan ditekankan, lanjut Bambang, karena pada banyak pelatihan materi yang disampaikan acap kali terlalu ”tinggi” dan disampaikan dengan cara yang membosankan. Dalam modul tersebut, boleh jadi ada materi pelatihan yang sangat abstrak, tetapi diupayakan untuk bisa disampaikan mereka. ”Itulah sebabnya teknik permainan (game), diskusi kelompok, curah pendapat, dan teknik lainnya dipakai dalam modul ini,” tandas Bambang.
Workshop ini juga lebih jauh membahas tentang penyusunan buku saku yang kini masih dalam tahap editing. Sedangkan buku yang menceritakan tentang pengalaman aktivis COP, Diakui Imron selaku tim penyusun buku, sampai saat ini data tentang pengalaman aktivis COP baru selesai pada tahap pengimpulan. Ini akan dilanjutkan pada editing, dan segera akan dicetak.
Dari berbagai upaya dan strategi yang dilakukan, semoga harapan untuk mewujudkan polisi profesional, lebih mengutamakan kemitraan (partnership) dan pemecahan masalah (problem solving) segera terwujud. Sehingga mampu menunjukkan jati diri polisi yang humanis dan mengabdi ke masyarakat.[a5]
