Pemilihan Langsung dan Krisis Percaya Diri Calon Pemimpin Kita

0
748
Berbagai cara dan strategi dilakukan calon Gubernur atau Bupati/Walikota agar dikenal luas. Diantaranya menyebarkan atribut-atribut dalam bentuk spanduk, stiker, dan baliho hingga jadi da’i dadakan. Tidak hanya itu para calon begitu gencar hadir dalam acara-acara di masyarakat mulai dari sekedar peresmian mushola di tingkat RW hingga acara-acara sosial-keagamaan lain dalam skala yang lebih besar. Upaya-upaya itu tidak lain untuk membentuk  “kesan” bahwa sang calon sangatlah merakyat serta perhatian.

Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada rentetan hajat-hajat demokrasi. Pada 22 April 2008 lalu kita telah memilih Gubernur Jawa Barat, dan pada 12 Oktober lalu Pilkada di Kab. Kuningan dilangsungkan. Sedangkan, pada 26 Oktober 2008 yang akan datang pemilihan Bupati akan selenggarakan di Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Selanjutnya, April 2009 mendatang kembali kita akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden langsung. Jika ditotal, sedikitnya 4 kali hak suara kita salurkan di TPS. Jumlah itu belum termasuk pemilihan Kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT.

Pemilihan langsung ini dinilai merupakan mekanisme yang lebih fair dan adil, dibandingkan sistem lama. Pada pemilihan langsung Kita diberi kesempatan luas dalam memilih dan menentukan para Kepala Daerah atau wakil-wakil kita di parlemen sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Berbeda dengan masa lalu, dimana aspirasi kita cukup diputuskan oleh wakil-wakil kita di DPR maupun DPRD. Tidak jauh berbeda, layaknya seperti membeli kucing dalam karung.

Krisis Percaya Diri Calon Pemimpin Kita

Mekanisme pemilihan langsung ini mensyaratkan calon pemimpin baik Bupati/Walikota maupun Gubernur harus dikenal luas oleh masyarakat. Karena saat ini, partai politik tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya mesin pendulang suara. Di beberapa pemilihan Kepala Daerah, banyak fakta menunjukkan perolehan suara calon yang usung oleh partai-partai besar justru terpuruk. Sebaliknya pemilih akan mudah tergiur oleh sosok baru asalkan lebih populer. Begitulah, popularitas personal menjadi sebuah keniscayaan.

Berbagai cara dan strategi dilakukan calon Gubernur atau Bupati/Walikota agar dikenal luas. Diantaranya menyebarkan atribut-atribut dalam bentuk spanduk, stiker, dan baliho hingga jadi da’i dadakan. Tidak hanya itu para calon begitu gencar hadir dalam acara-acara di masyarakat mulai dari sekedar peresmian mushola di tingkat RW hingga acara-acara sosial-keagamaan lain dalam skala yang lebih besar. Upaya-upaya itu tidak lain untuk membentuk  “kesan” bahwa sang calon sangatlah merakyat serta perhatian. 

 

Perilaku para calon pemimpin kita itu memang sah-sah saja dalam konteks mekanisme atau prosedural demokrasi. Akan tetapi sulit diterima dari sisi moralitas dan tanggungjawab sosial. Perilaku mereka nampaknya sangat politis, apalagi umumnya hanya dilakukan menjelang pemilihan. Perilaku mereka dinilai tidak lebih mencari sensasi dan perhatiaan sesaat. Satu sisi prilaku tersebut secara tidak langsung turut menciptakan mental pragmatisme rakyat. Selain menunjukkan bahwa para calon pemimpin kita tengah mengalami krisis “percaya diri”. Mereka merasa tidak dikenal luas, sebab selama ini memang tidak pernah berkunjung menemui langsung kelompok-kelompok masyarakat di lapisan bawah.

 

Kurang merakyatnya para pemimpin kita ini sejalan dengan semakin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka. Tampaknya, rakyat telah jengah dengan perilaku para pemimpin kita yang korup, tidak bermoral, serta buruknya catatan kinerja mereka. Cukup bisa dimaklumi kiranya bila apatisme terhadap PILKADA terus meningkat. Hampir diseluruh daerah rata-rata jumlah golput hingga mencapai 40 % lebih. Tingginya angka golput tersebut setidaknya mencerminkan kecenderungan bahwa tingkat ketidakpercayaan rakyat terhadap calon pemimpin pada taraf mengkhawatirkan.

Kian memudarnya kepercayaan masyarakat perlu disikapi serius oleh para calon pemimpin di negeri ini. Sebelum maupun ketika memangku jabatan sudah semestinya mereka selalu “Turba” (Turun Ke Bawah) setiap saat untuk menyerap aspirasi dan mengetahui langsung kondisi masyarakat. Bukan hanya pada saat kampanye.

Dalam hal menjaga kedekatan dengan rakyat, Umar Bin Khattob RA khalifah kedua setelah Abu Bakar Asshidiq RA, dalam hal ini patut menjadi contoh dan teladan. Ia merupakan sosok pemimpin yang sangat peduli terhadap nasib rakyatnya. Tidak segan-segan atribut-atribut kebesaran khalifah ditanggalkan demi mengetahui secara obyektif kondisi rakyat. Satu riwayat menyebutkan, pada suatu malam ketika berkeliling Umar Bin Khatab RA tidak sengaja menjumpai seorang ibu dan anak-anaknya tengah ditimpa kelaparan. Saat itu juga, Ia segera bergegas mengambil beberapa karung gandum dan dipikulnya sendiri untuk diserahkan kepada keluarga miskin tersebut. Demikian begitu besar cinta Umar terhadap rakyatnya yang didorong oleh rasa tanggungjawabnya sebagai khalifah.

Selain Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz adalah sosok khalifah pada masa Banu Umayyah yang sangat tegas dan ketat dalam hal pengelolaan Baitul Mal. Diceritakan suatu malam, Ia pernah sangat marah ketika mendapati anaknya masih menyalakan lentera kamar hingga larut malam. Begitulah ia ingin menjaga betul agar Baitul Mal sepenuhnya benar-benar di salurkan bagi kebutuhan rakyat, bukan kepentingan keluarganya.

Sikap, prinsip, ketegasan, dan kebesaran jiwa kepemimpinan Umar Bin Khattab RA dan Umar bin Abdul Aziz itulah yang semestinya dimiliki oleh para pemimpin dan calon pemimpin kita. Tidak gila jabatan, penuh kerendahan hati serta kepentingan rakyat senantiasa diutamakan. Kita mengharapkan pemimpin dan calon pemimpin yang betul-betul mau dekat dan mau “ngopeni” rakyat. Bukan sekedar penuh basa-basi dan janji manis ketika kampanye. Setelah menduduki jabatan, seperti kacang lupa kulitnya.

Selain para sahabat, tentu pola kepemimpinan Nabi hendaknya menjadi tauladan utama. Jauh sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rosulullah sikap dan perilaku beliau selalu menjadi teladan. Sikap jujur, amanah, dan bisa dipercaya merupakan perilaku Muhammad Ibn Abdullah Waktu itu, beliau dikenal dengan sebutan“ Al Amin” : yakni orang yang bisa dipercaya. Sebuah predikat moral tertinggi yang senantiasa dijaga hingga beliau wafat. Tidak salah kiranya, atas dasar gelar itu oleh seluruh suku dan Bani Arab kala itu mendaulat Nabi sebagai orang yang dipercaya untuk meletakkan batu Hajar Aswad pada waktu bangunan Ka’bah dipugar. Sikap bijak Nabi terlihat ketika akhirnya Hajar Aswad itu diangkat secara bersama-sama oleh seluruh perwakilan kepala-kepala suku dengan cara diletakkan diatas sorban, lalu oleh Nabi sendiri kemudian Hajar Aswad itu diletakkan ditempatnya semula.

Sikap demikian menunjukkan kebesaran kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa renda hati, mempertimbangkan kebersamaan, dan mengedepankan musyawarah. Demikian pula kebesaran jiwa kepemimpinan beliau terlihat pada saat kepemimpinannya di Madinah. Saat itu, Nabi mampu mengayomi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok, suku/ras, dan agama tanpa kecuali. “Piagam Madinah” merupakan salah satu kesuksesan gemilang dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang terbesar bahkan mungkin sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia dalam sistem berbangsa dan bernegara pada konteks penghargaan terhadap hak-hak azazi manusia.

Walaupun Nabi merupakan pemimpin besar dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, tetapi beliau tidak pernah angkuh terhadap orang-orang miskin, faqir, dan orang-orang lemah seperti perempuan dan budak. Nabi selalu membela siapapun yang teraniaya, bahkan dia menyatakan diri sebagai bagian dari golongan orang-orang miskin dan faqir. Sangat terbuka bagi Nabi berperilaku “aji mungpung” mengambil keuntungan dari posisi jabatannya. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan. Selama masa hidupnya, Nabi tidak pernah hidup mewah bergelimang harta. Beliau menjalani kehidupan sehari-hari dengan sangat sederhana. Dan hingga akhir hidupnya, Nabi benar-benar wafat dalam keadaan miskin, bahkan diriwayatkan masih berhutang 2 dirham pada seorang Yahudi tetangganya.  

Kepemimpinan Nabi hendaknya menjadi teladan bagi para pemimpin maupun calon pemimpin bangsa ini mulai dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi, hingga Kepala Negara. Sudah sepatutnya bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul berpihak dan mengabdi pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok dan golongan, atau bahkan kepentingan pribadi. Wallahu a’lam bi al-shawab


*Penulis adalah alumnus Pesantren Al-Mizan dan sekarang aktif di Fahmina Institute