Pemilu harus menyejahterakan masyarakat mestinya berlangsung damai, tegas KH. Utsman Yahya, pengasuh Pondok Perasantren Khatulistiwa Kempek Babakan Ciwaringin yang menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Peran Polmas Dalam Pengamanan Pemilu, pada 5 Maret 2009 lalu.
Tiap kali penyelenggaraan pemilu, biasanya di masa kampanye, tak terhindarkan munculnya aksi-aksi anarkhis ketika arak-arakan dan rapat akbar di sejumlah tempat. Macet, bising, kegaduhan, bentrokan adalah warna yang sering muncul. Warna khas Pemilu Indonesia.
Begitu juga di Pemilu 2009 ini. Selain masih dengan gaya kampanye masif seperti pawai, arak-arakan dan rapat akbar, prediksi soal bakal timbul kekisruhan sudah digadang-gadangkan beberapa pihak. Indikasi kecurangan Pemilu merebak. Sebagai contoh, pencopotan Kapolda Jatim Irjen. Pol. Drs. Herman S. Sumawireda disinyalir berawal dari temuan penggelembungan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang mencapai ribuan suara dalam Pilkada Jatim yang diikuti penetapan ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka oleh Polda Jatim. Sehari setelah penetapan itu, Kapolda Jatim mengundurkan diri dan di ganti. Tidak ada yang aneh dalam pergantian tersebut, apalagi melihat dinamika yang ada di tubuh Polri. Namun publik terhenyak ketika beberapa waktu yang lalu Irjen. Pol. Herman mengumumkan pengunduran dirinya dari institusi Polri, sebagai bentuk kekecewaannya atas dugaan intervensi politik dalam tindak lanjut temuan kecurangan penggelembungan DPT tersebut. Meski akhirnya, hal itu dibantah oleh pihak Polri sendiri.
Polemik ini menambah daftar potensi konflik dalam Pemilu kali ini selain soal regulasi kampanye, penetapan kursi legislatif lewat suara terbanyak, mekanisme contreng yang masih betul-betul baru pemilih, kecendrungan golput dan ketidaksiapan kontestan untuk kalah. Di sisi lain, secara kuantitas, Pemilu Indonesia termasuk Pemilu terbesar di dunia yang melibatkan 170 juta lebih pemilih. Meski dalam beberapa Pemilu terakhir sudah mampu menyelenggaraakan Pemilu yang relatif demokratis dengan damai dan lancar, selain tetap mewaspadai sejumlah potensi konflik yang ada, sepertinya kita harus was-was juga dengan apa yang terjadi setelah hari-H pemilu.
Terselenggaranya Pemilu yang aman dan lancar seyogyanya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja. Sebagai warga negara, mestinya kita juga berkewajiban untuk menjaga agar pemilu bisa berlangsung damai. ntuk mengamankan sekitar 595.733 TPS di seluruh Indonesia, Polri mengerahkan 2/3 kekuatan yang dimiliki, yakni setara dengan 246.034 ribu lebih personil yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Mereka juga akan dibantu oleh personil dari TNI yang jumlahnya disesuaikan dengan struktur kepolisian, Polda, Polwil maupun Poltabes dan Polresta maupun Polres. Di samping itu pengamanan juga dibantu oleh petugas perlindungan masyarakat (Linmas) berjumlah 1,2 juta orang yang tersebar di berbagai seluruh wilayah Indonesia.
Dengan rasio seperti itu, kita mesti memaklumi betapa beratnya tugas Polisi dan aparat keamanan lainya untuk menjaga keamanan Pemilu, dengan segala netralitasnya. Dengan berbagai cara, Polisi berupaya mengimbau agar masyarakat ikut serta dalam upaya bersama mengamankan Pemilu.
Di balik upaya-upaya Polisi tersebut, dukungan masyarakat pada kerja-kerja kepolisian, terutama dalam menghadapi Pemilu tidak dapat dibilang kecil. Apalagi dengan konsep Polmas yang diusung Polri, di mana Polmas adalah kebijakan dan strategi untuk membangun Polisi dan masyarakat yang beradab (civilised) dengan filosofinya, ”penghormatan terhadap hak azazi manusia, dan oleh karena itu memperlakukan masyarakat sipil sebagai subjek, bukan objek, menempatkan mereka (masyarakat) sebagai mitra sejajar”.
Polisi perlu dukungan masyarakat
Dalam pemilu kali ini Polmas sepertinya tengah dipertaruhkan. Meski banyak orang mempertanyakan apakah konsep Polmas mampu menyelesaikan masalah kamtibmas dari hal kecil hingga besar, kita sesungguhnya tidak ingin memperkecil ruang-ruang kepolmasan hanya melalui kerja-kerja FKPM semata. Berapa kasus yang ditangani FKPM tidaklah ukuran mutlak keberhasilan penerapan konsep Polmas.
Lahirnya komitmen bersama untuk mengusung pemilu damai, merupakan salah satu upaya menempatkan Polmas dalam dalam dimensi yang luas. Di tingkat praktis, model-model Polmas seperti ronda kampung, siskamling, pecalang, FKPM dan nomor hotline Polisi, dalam Pemilu kali ini perlu kita dorong.
Pola penyelesaian konflik melalui model Polmas, mungkin bisa mengurangi kemungkinan sebuah konflik menjadi sengketa yang lebih besar. Melalui model Polmas, di mana penanganan potensi konfliknya langsung di tingkat basis, diharapkan akar masalah lebih cepat tertangani. Lagi-lagi, ini peluang yang layak untuk dipertimbangkan, bagi semua pihak yang menghendaki agar pemilu berlangsung damai.
Toh, Pemilu diselenggarakan untuk rakyat. Harapan Pemilu damai yang menyejahterakan rakyat seperti yang diungkapkan KH. Utsman Yahya, adalah harapan kita semua. Saatnya kita berbagi peran untuk mewujudkannya, apapun peran yang kita bisa mainkan. ***
Sumber: Blakasuta Ed. 17 (Maret 2009)
