“Pengawalan Pemilu harus menjadi perhatian kita bersama, mungkin bukan hanya tugas Polisi maupun Jaksa, tapi masyarakat umum juga perlu memperhatikan. Jika ada pelanggaran, maka harus dipersiapkan secara matang.” Pernyataan pentingnya pengawalan Pemilu 2009, tersebut ditegaskan Natalie Warat, Project Officer of Election dari The Asia Foundation (TAF) Indonesia dalam seminar Peran Polmas dalam Pengamanan Pemilu 2009, yang digelar Fahmina Institute Cirebon kerja sama dengan Polda Jawa Barat di Hotel Prima Cirebon, pada Kamis (5/3/09) lalu. Selain Natalie, juga menghadirkan AKBP Sri Sudaryani SH dari Bina Mitra Polda Jabar, KH Syarif Utsman Yahya sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat, serta Drs Hartoyo perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tanggung jawab mengawal pemilu yang damai dan tanpa kekerasan, juga kembali ditekankan Kepala Biro Bina Mitra Polda Jabar, AKBP Sri Sudaryani SH, di depan sekitar 120 peserta seminar. Menurutnya, komitmen Pemilu damai dan tanpa kekerasan tidak hanya dibebankan pada jajaran Perpolisian Republik Indonesia (Polri) maupun perpolisian masyarakat (Polmas) saja. Melainkan kepada seluruh warga negara. Terlebih di Tahun 2009 ini, yang telah memunculkan Parpol yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tentunya kecemasan akan munculnya tindak kekerasan, tidak bisa diabaikan begitu saja.
Peserta seminar, datang dari unsur kepolisisan, FKPM se-wilayah III Cirebon, Organisasi masyarakat (Ormas) Cirebon, Organisasi Kepemudaan, komunitas pedagang kaki lima (PKL), Akademisi, serta komunitas peduli Pemilu damai lainnya.
Selain dari unsur kepolisian, peserta menandatangani surat pernyataan Pemilu damai. Mereka juga bersepakat untuk memberikan rekomendasi berupa Komitmen Bersama, atas nama, “Warga masyarakat yang mendambakan Indonesia yang lebih baik”. Bahwa Pemilu 2009 merupakan ajang demokratisasi untuk menegakkan kedaulatan rakyat, memilih wakil-wakil rakyat, dan memilih kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sementara dari KPU, sebagai regulator, melalui Drs. Hartoyo salah satu anggota KPU Kota Cirebon, pihak KPU kini tengah bekerja keras agar infrastruktur pelaksanaan Pemilu 2009 bisa tersedia sesuai dengan waktunya.
Pentingnya Peran Polmas Menciptakan Kenyamanan
Sebagai potensi aktif yang mampu bekerja sama dengan Polisi, dalam hal ini peran Polmas sangat penting untuk menangkal berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Baik dalam proses kampanye Parpol, maupun pasca Pemilu ke depan.
Dalam hal ini, AKBP Sri Sudayani SH juga menekankan, saatnya Polmas melalui FKPM-nya untuk berperan serta dalam pengamanan pemilu karena FKPM berada langsung di basis masyarakat, dan FKPM paling memahami situasi sosial di lingkungannya.
Di sesi lain, Natalia Warat juga mengungkapkan persoalan potensi konflik dari segi regulasi. Misalnya, bahwa caleg yang menang bisa saja suaranya kecil tapi karena partainya masuk dalam hitungan bilangan pembagi, bisa saja dia yang lolos karena di partainya dia yang paling besar. Bisa menjadi potensi konflik antar pendukung.
Hal senada juga kembali ditegaskan KH Syarif Ustman Yahya yang menyatakan, sudah seharusnya pemilu yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat semestinya berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Karena dari sisi apapun kekerasan pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. pada dasarnya Pemilu itu adalah usaha-usaha untuk meredam ketegangan fisik tentang persoalan kedepan bangsa.
“Jadi kalau kita masih bicara kita ambil sikap, demokrasi, pancasila, dan lain sebagainya. Artinya bahwa segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah. Dan dalam puncaknya, Pemilu itu akan menentukan kita 5 tahun kedepan. Dari hasil Pemilu itu, Nasib kita ditentukan,” ungkap dia.
Sementara menurut Roziqoh, Manajer Program Islam dan Gender Fahmina Institute Cirebon, berharap Polisi dan FKPM bisa bekerja sama dalam mengamankan Pemilu 2009. Salah satunya diwujudkan dengan adanya koordinasi di bagian Binamitra, untuk mensosialisasikan komitmen bersama ini kepada semua kalangan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan misalnya FKPM bisa melaporkan pelanggaran kampanye pemilu kepada Panwaslu jika dikhawatirkan menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat. []
