“Secara lembaga tidak, sebab tidak ada yang mengajak atau meminta untuk ikut serta menolak atau berdemo. Bahkan memberi tahu masalahnya saja tidak juga.” Ungkap KH. Aris Ni’matullah pada redaksi.
Tidak heran para kyai di Buntet Pesantren sendiri tidak tahu-menahu adanya demo itu sendiri. Jangankan ikutan tahu masalahnya saja tidak mengerti. Paling-paling beberapa kyai melihat tayangan di TV atau membaca koran masalah demo tersebut, namun tidak merasa ikut serta.
Dengan demikian komunitas belum bisa dikatakan menerima atau menlak keberadaan TV tersebut karena masalahnya tidak jelas. “ya tidak bisa dibilang setuju atau menolak keberadaan TV tersebut wong tidak tahu masalahnya jeh.” komentarnya.
Namun bagi kyai muda yang akrab membina anak-anak muda Buntet dalam berolah raga itu, menuturkan bahwa apa yang dilakukan oleh warga santri kota dan kyainya itu merupakan aspirasi dari masyarakat. “Tentunya aspirasi itu boleh-boleh saja dan harus didengar oleh Walikota Cirebon selama tidak anarkis,” pungkasnya.
Anti Perubahan
“Gimana santri-santrinya mau pinter kalo pembangunan TV lokal aja diprotes, sholeh itu bukan membatasi ilmu pengetahuan tapi bisa membatasi diri mana yg boleh diambil mana yg dibuang. Orang punya inovasi dengan membuka lapangan kerja melalui pembukaan stasiun TV Lokal … Diminta tutup oleh masyarakat setempat. Bagaimana logikanya orang-orang ini yach?”
Namun ketua Ansor Cirebon membantah bahwa tidak benar kalau santri Cirebon itu anti perubahan. “Kita kan punya sebuah prinsip meskipun secara praxis belum terlaksana sepenuhnya, yaitu Al Muhafadzotu Min Qodimi as Sholih wal Akhdu bil Jadidi al Aslah, artinya menjaga tradisi lama yang masih baik dan menerima/mengambil tradisi baru yang lebih baik.” ungkap lulusan S2 Antropologi Budaya UI berkomentar.
Karenanya, menurut Nuruzzaman, alumni Buntet ini berpendapat bahwa jika televisi itu membawa perubahan yang baik tentu kita terima namun bila ternyata malah merusak ya tentu wajar kalau warga Cirebon dan sekitarnya itu menolak. “Jadi jika santri Cirebon itu menolak perubahan itu tidak benar,” pungkasnya.
Isu Kristenisasi
Dalam demo yang digelar pada bulan April lalu, Cahaya TV disegel karena belum mengantongi izin pendirian. Koordinator lapangan, Alan Endy Pasha, menjelaskan penyegelan itu dilakukan karena studio TV tersebut dinilai akan menyiarkan program acara yang mengandung unsur pemurtadan. Hal itu, dinilainya, akan dapat menimbulkan keresahan umat beragama. ”Cirebon adalah kota wali yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Kami tidak rela jika Cirebon dijadikan tempat pemurtadan dan kristenisasi,” ujar Alan menegaskan.
Terkait kepemilikan Cahaya TV itu sendiri terungkap dalam koran Republika, tanggal 15 April 2008 PT CT I (Cahaya TV/CTV) merupakan stasiun TV milik Nikodemus Sudirgo, putra dari Gideon Sudirgo. Selama ini, Gideon Sudirgo dikenal sebagai pimpinan jemaat Gratia. Atas desakan umat Islam, aktivitas peribadatan di gedung pertemuan Gratia juga dihentikan aparat Pemkot Cirebon pada akhir 2007-an.”
Dulu TV ini juga didemo oleh massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas) dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) se-wilayah III Cirebon. ‘TV Misionaris Ini Disegel Oleh Umat Islam Wilayah III Cirebon Karena Berpotensi Menjadi Media Pemurtadan dan Kristenisasi’.
Terkait dengan kepemilikan oleh orang Kristen Gratia itu menurut KH. Abbas Billy Yachsy berpendapat berbeda. “Kalau memang TV itu benar milik penganut Kristen Gratia adanya aksi demo itu sangat wajar, karena memang TV milik warga Muslim sendiri belum punya.” ungkapnya.
Namun demikian sebuah media televisi jika dikuasai oleh kalangan agama tertentu bukan televisi secara umum, maka itu bisa menjadi preseden yang tidak baik bagi komunitas agama lain. Apalagi seandainya pemiliki TV itu terkesan fanatik, konservatif atau bahkan radikal.
Sama saja jika TV itu juga dikuasai oleh umat Islam yang radikal, maka negara pun akan hancur. Sebab “radikal vs radikal, fanatif dan konservatif vs fanatif dan konservatif. Jika itu terus berlanjut, maka sentimen, pertentangan antar agama akan memicu persoalan lokal bangsa yang lebih luas.
Karenanya menurut lulusan S3 UIN ini berpendapat dalam masalah urusan publik yang terkait dengan keagamaan, beliau berpendapat “kita membutuhkan pemimpin yang jangan hanya menjadi pemimpin agama saja tetapi yang bagus adalah selain menjadi pemimpin agama juga memiliki kemampuan sebagai pemimpin bangsa.” pungkasnya. (Zal)
Sumber: www.buntetpesantren.org
