Jumat, 11 Oktober 2019

Formalisme Agama Menyelesaikan Masalah Umat?

Oleh: Zain Al Abid

Baca Juga

Genderang pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres 2019 telah dibunyikan, mesin politik sudah mulai dipanaskan untuk meraih simpati masyarakat. Tak jarang para kontestan melakukan “jargon agama” dalam kampanye sehingga memilihnya. Jargon agama yang berujung pada formalisme praktik keagamaan seolah menjadi tren. Namun dalam praktiknya tak menyelesaikan masalah umat itu sendiri.

Sebuah buku yang membahas peningkatan peraturan daerah atau Perda Syariah di Indonesia berjudul Politics of Shari’a Law yang diluncurkan di SOAS, University of London. Buku yang ditulis oleh Dr. Michael Buehler itu menunjukkan sejak tahun 1998 sebanyak 443 Perda Syariah yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Dr Buehler, peningkatan Perda Syariah antara lain disebabkan oleh demokratisasi yang membuat partai-partai Islam, yang tidak memiliki kelembagaan yang baik, harus mengaspirasi jaringan pegiat Islamis sebagai dukungan politiknya. (BBC, 21/2/2017).

Sementara itu KH Husein Muhammad  menilai tidak sedikit praktik agama yang seharusnya menjadi ruang privat yang berlaku bagi individu untuk dijalani dan diyakininya, justeru menjadi peraturan daerah yang harus dijalankan oleh semua warga dengan alasan memperbaiki moral dan kemajuan.

“Formalisme agama tidak memberikan sebuah proses kemajuan, harus ada cara lain. Kekerasan begitu banyak terjadi dimana-mana 87% bangsa ini muslim lalu siapa pelaku semua itu. mengapa terjadi seperti itu kalau persoalannya moral siapa yang harus memperbaiki moral? Ulama bukan negara,” terangnya dalam satu kesempatan Diskusi di Cirebon beberapa waktu lalu.

(Baca Artikel terkait: Kebijakan Diskriminatif Berbasis Agama)

Mayoritas Perda berbasis syariah yang mengatur wilayah privat tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan Pemerintah Daerah menerapkan Syariat Islam yang parsial karena tidak bersifat menyeluruh. Wilayah-wilayah lain yang lebih besar mengenai persoalan substansial bangsa tentang kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan korupsi yang merajalela, sama sekali belum tersentuh.

Mengapa demikian, karena Perda tersebut cenderung “menghukum” para pelaku kejahatan kelas teri (orang-orang kecil) seperti perjudian, pencurian, dan perzinahan. Ia tidak punya keberanian menghadapi pelaku korupsi, pembakar hutan, dan penjahat Hak Asasi Manusia. Alih-alih ingin myelesaikan persoalan umat namun yang dipake hanya tataran kulit saja tidak mengarah pada substansinya sehingga hanya akan ada formalisme saja.

“Peraturan-peraturan daerah seolah menyelesaikan masalah. Namun kembali lagi siklus lama diulang kembali seakan menjadi jalan keluar. Kalau formalisme seperti ini bukan menyelesaikan sebaliknya akan semakin terpuruk,” tambah tokoh peraih Award for Heroism US Departement of State 2016

Baca juga : Perempuan dalam Cengkraman Kebijakan Diskriminatif

Siapa Perlu Perda Perenggut Nyawa?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Islam dan Budaya Lokal: Upaya Menjawab Kekinian

Oleh: Abdul RosyidiIslam dan Budaya Lokal adalah tema lama yang sudah dibahas sejak berpuluh-puluh tahun lalu di Indonesia. Ada...

Cara Merasakan Keberadaan Allah SWT yang Maha Indah

https://www.youtube.com/watch?v=ZXs67P6ZjL8AssalamualaikumUntuk memenuhi dahaga spiritualitas dan renungan laku diri sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Maha Indah.Fahmina akan mengunggah puisi dan pesan kearifan Buya Husein...

Fahmina Institute Gelar Pertemuan Multistakeholder Upaya Pencegahan Radikalisme di Desa

Terkait dengan maraknya aksi teroris di Cirebon meskipun jumlah prosenstasenya sangat sedikit dalam data ada 16 orang teroris. sepuluh meninggal dan enam lainnya dalam...

Perbedaan itu Bukan untuk Dijauhi: Refleksi Jemaat Gereja “Nyantri” di Pesantren (Bag. 3)

Pertanyaan yang Ditunggu-tungguMungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Apakah setelah Live-In ini, yang Kristen menjadi Islam, dan yang Islam menjadi Kristen? Tidak sama sekali ! Justru yang...

Perbedaan itu Bukan untuk Dijauhi: Refleksi Jemaat Gereja “Nyantri” di Pesantren (Bag. 2)

Pendekatan yang berbedaYang menarik, konsep acara yang kami susun pertama-tama bukan berangkat dari persamaan. Itu kuno! Bagi saya, pluralisme pertama-tama bukan bicara soal persamaan,...

Populer

Islam dan Budaya Lokal: Upaya Menjawab Kekinian

Oleh: Abdul RosyidiIslam dan Budaya Lokal adalah tema lama yang sudah dibahas sejak berpuluh-puluh tahun lalu di Indonesia. Ada...

Cara Merasakan Keberadaan Allah SWT yang Maha Indah

https://www.youtube.com/watch?v=ZXs67P6ZjL8AssalamualaikumUntuk memenuhi dahaga spiritualitas dan renungan laku diri sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Maha Indah.Fahmina akan mengunggah puisi...

Fahmina Institute Gelar Pertemuan Multistakeholder Upaya Pencegahan Radikalisme di Desa

Terkait dengan maraknya aksi teroris di Cirebon meskipun jumlah prosenstasenya sangat sedikit dalam data ada 16 orang teroris. sepuluh...

Perbedaan itu Bukan untuk Dijauhi: Refleksi Jemaat Gereja “Nyantri” di Pesantren (Bag. 3)

Pertanyaan yang Ditunggu-tungguMungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Apakah setelah Live-In ini, yang Kristen menjadi Islam, dan yang Islam menjadi Kristen? Tidak...

Perbedaan itu Bukan untuk Dijauhi: Refleksi Jemaat Gereja “Nyantri” di Pesantren (Bag. 2)

Pendekatan yang berbedaYang menarik, konsep acara yang kami susun pertama-tama bukan berangkat dari persamaan. Itu kuno! Bagi saya, pluralisme...

Perbedaan itu Bukan untuk Dijauhi: Refleksi Jemaat Gereja “Nyantri” di Pesantren (Bag. 1)

Oleh Pdt. Kukuh Aji Irianda, Pendeta Jemaat di GKI Pamitran, CirebonPerkembangan toleransi antar umat beragama akhir-akhir ini, bagi saya,...

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Artikel Lainnya