Daya Riset Advokasi untuk Anak dan Perempuan Indonesia (Droupadi), bersama Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) yang merupakan bagian dari Task Force Jawa Barat, menggelar ‘Dialog Publik: Cirebon Damai tanpa Hoaks’ pada Senin (12/11) di Kampus ISIF, Majasem, Kota Cirebon. Acara ini merupakan puncak dari rangkaian cara yang seudah berlangsung sejak 10 November yang lalu.
Task Force Jabar terdiri dari elemen gerakan di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Gerakan ini dibentuk sebagai upaya dalam memberikan kontribusi pada upaya pencegahan perkembangan radikalime, meminimalisir ujaran kebencian (hate speech) serta menghapus kampanye hitam (black campaign), dan hoaks. Acara ini juga didukung Umah Sinau Mubadalah (USM), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Latar, Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Bandung dan Fahmina Institute.
Dalam kesempatan itu Ketua Yayasan Fahmina, KH Husein Muhammad. mengatakan keberadaan istilah hoax masih asing di dunia Islam. Tapi jika melihat dari makna dasarnya sama dengan namimah atau adu domba. Yakni penyamapain informasi satu orang dengan lainnya untuk menghancurkan. Pengasuh Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun iotu juga mengkategorikan hoiax sebagai kejahatan moral. Menurutnya kejahatan moral hanya bisa dilawan dnegan kebaikan.
“Kebaikan dan keburukan tidaklah sama. Maka ketika ada keburukan harus dibalas dengan kebaikan. Tidak lantas membalasnya dengan hal yang sama atau keburukan. Karena akan terjadi perpecahan” terangnya.
“Sekarang kita pilih, belajar untuk menjadi saudara ataukah kita akan hancur dalam perang?,” tegas Buya Husein.
Direktur Eksekutif Droupadi, Ni Loh Gusti Madewanti, menyampaikan hasil laporan pemantauan ekstremisme di berbagai daerah di Jawa Barat. Bahwa Jawa Barat mendapat urutan pertama penyumbang pelaku teror di Indonesia. Hal ini mengacu pada pelaku-pelaku teror yang sudah ditangkap maupun masih buron yang memiliki alamat domisisli di daerah yang ada di Jawa Barat.
Menurut Ni Loh Gusti, intoleransi biasanya semakin meningkat menjelang momen-momen politik. Penguatan solidaritas dan penyebaran semangat persatuan harus dikumandangkan lebih keras lagi menjelang Pemilu 2019, tahun depan.
“Polarisasi sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, utamanya dalam media sosial (medsos),” sebut Ni Loh Gusti.
“Penting melakukan kolaborasi dengan setiap lembaga yang konsen terhadap isu keberagaman, karena perubahan hanya bisa dilakukan jika bergerak bersama,” katanya.
Sementara itu Ketua AJI Bandung, Ari Syaril Ramadhan, menyampaikan peran pers dalam menanggulangi masalah ekstremisme, hoaks, dan ujaran kebencian. Pers saat ini menurutnya mengalami tantangan berupa media online.
Dengan kecepatan informasi tak sedikit media yang mencampurkan unsur berita bohong atau hoax. Dalam upaya untuk memerangi hoax AJI sendiri melakukan berbagai pelatihan jurnalistik di masyarakat. Masyarakat juga didorong untuk berbepran aktif mengawasi dan memproduksi narasi damai.
“Para pegiat media terutama pers harus kembali menaati kode etik pers dan memiliki keberpihakan terhadap korban. Terutama jurnalisme damai untuk menebar perdamaian,” katanya.
Sebelumnya pada Sabtu 10 November 2018, telah digelar Literasi Media ‘Peran Pers dalam Menangkal Ekstremisme, Hoaks, dan Ujaran Kebencian’. Keesokan harinya Minggu 11 November 2018 diadakan Aksi Bersama ‘Cirebon Bebas Hoaks’ di area Car Free Day (CFD) Jalan Siliwangi Kota Cirebon. Peserta aksi menyuarakan kesadaran bebas hoaks kepada peserta CFD dengan berbagai alat peraga dan spanduk serta pembagian pamflet. (ZA)
