Jumat, 13 September 2019

Jaksa dalam Kasus KDRT dan Trafiking Harus Perempuan

Baca Juga

Banyaknya kasus trafiking yang mulai terungkap lalu berhasil dibawa ke meja hijau dan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2007 telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan aturan baru ketika dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan trafiking di pengadilan, dimana jaksanya harus perempuan.

 

Demikian salah satu point penting yang diungkap dalam pertemuan unsur-unsur masyarakat, LSM, Pengadilan, Kejaksaan, Polres, Disnakertrans, Dinkes, GOW dan RSUD yang diprakarsai oleh bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Cirebon, Jumat 27 Maret lalu. Dengan jaksa perempuan diharapkan sensivitasnya bisa memberikan tuntutan yang setimpal kepada pelaku kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

Dalam pertemuan yang digagas juga untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk penanganan kasus trafiking dan akan dileburnya Bagian PP Setda Kabupaten Cirebon menjadi badan sendiri semacam dinas. Hal itu barangkali merupakan salah satu respon formal atas berbagai keluhan masyarakat soal penanganan kasus  trafiking di wilayah Kabupaten Cirebon. FWBMI (Forum Warga Buruh Migrant Indonesia) mengungkapkan ada 43 kasus trafiking  sejak tahun 2006 di wilayah Kabupaten selama yang diadukan, namun dikeluhkan bahwa respon Pemkab agak kurang.

 

Sementara itu pihak  Polres telah mengubah bagian RPK (Ruang Pelayanan Khusus) menjadi PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), disamping itu juga Kapolri telah mengeluarkan Perka No. 10 tahun 2007 yang menginstruksikan agar polisi wajib cepat menangani kasus trafiking.

Soal buruh migrant sendiri ternyata masih banyak pe-er yang harus dikerjakan oleh Pemkab Cirebon, aparat hukum  dan para aktifis buruh migrant, dimana saat ini ada 5 korban trafiking yang berasal dari Cirebon di perbatasan Irak. Sebagian ada yang dipaksa bekerja dibawah tekanan majikan di Kurdi tanpa bayaran dan sebagian ada di salah satu agen di Irak. Berikut nama-namanya: Farida binti Dajito (Dsn Karang Moncol desa Bojong Kulon),Farida binti Bajuri (Dsn Tegal Gubug blok BNI), Nurjannah binti Ambara, Khomsinah, Sunenti binti Tubi (Desa Sindingklik Rt.28/02 Kelurahan Buyut – Kab. Cirebon).

 

Nampaknya, respon formal saja tidak cukup. Kita butuh respon yang lebih besar berupa baik berupa kerjasama dan kerja keras semua pihak untuk menangani kasus-kasus tersebut. Dan yang lebih penting lagi, upaya pencegahannya agar kasus trafiking tidak terus bermunculan.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan Gunung Jati disarankan untuk tidak...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua fraksi DPR tergesa-gesa menyetujui revisi...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah membentuk Panja untuk pembasan RUU...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual...

Populer

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan...

Perjumpaan dan Etika

Oleh: Abdul RosyidiIni masih tentang ‘Ruang Perjumpaan’. Emmanuel Levinas, filsuf kontemporer Perancis percaya bahwa etika bukanlah sesuatu yang abstrak,...

Teori Interdependensi dan Mubadalah

Oleh: Abdul Rosyidi Satu yang paling menarik dan berbeda dari paparan KH Faqihuddin Abdul Kodir saat Bengkel Mubadalah di Malaysia...

Artikel Lainnya