Seakan tak memiliki harapan hidup lagi, itulah kesan awal saya ketika

berjumpa dengan kaum perempuan Bangladesh. Tatapan mata mereka

kosong. Mereka juga jarang sekali menampakkan wajah cerianya, terlebih

sekadar senyum sumringah. Mereka seakan memikul beban yang begitu

berat, dan hanya menjalani hidup ini untuk meneruskan keturunan semata.

Mereka seakan tak memiliki harapan hidup lebih dari sekadar menjadi

‘mesin beranak’. Terus terang, perjumpaan saya dengan perempuanperempuan

Bangladesh merupakan pengalaman yang sangat berharga.

Demikianlah kesan awal saya dari kunjungan studi (study visit) ke Bangladesh yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) Jakarta. Kunjungan studi yang diikuti oleh perwakilan lima LSM mitra TAF, ini bertujuan untuk melihat model perpolisian masyarakat (Polmas) diterapkan di luar negeri, dalam sebuah konteks yang tentu sedikit banyak berbeda dengan Indonesia. Harapannya bisa dijadikan referensi dan dapat memperkaya apa yang telah dijalankan di Indonesia. Berikut ini catatan perjalanan saya dalam rangka kunjungan studi ke Bangladesh, pada tanggal 10-15 Mei 2008. 

Kunjungan studi ini sedikit banyak akan menceritakan tentang pengalaman dan gambaran pelaksanaan program Polmas di sana. Selama enam hari kunjungan ke Bangladesh, kegiatan kami terbagi dalam tiga sesi. Mulai dari sesi ramah tamah, workshop, kunjungan lapangan selama tiga hari, hingga berdiskusi seputar hasil kunjungan lapangan tersebut.

Dalam kunjungan lapangan, kami mengunjungi daerah Morasaba, Pourashava, dan Madaripur. Masingmasing daerah tersebut telah memiliki Community police Forum (CPF), di Indonesia komunitas ini dikenal dengan istilah forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM).

Sekilas tentang Bangladesh
Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di sebelah Timur Laut, Myanmar di Tenggara dan Teluk Benggala di Selatan. Bangladesh secara harfiah bermakna “Negeri Bengali”. Ibukota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Bangladesh merupakan salah satu negara terpadat penduduknya di dunia (peringkat ke-7 dunia) dengan perkiraan jumlah penduduk saat ini sebanyak 142-147 juta jiwa. Luas wilayahnya kira-kira sebesar Pulau Jawa, Madura dan Bali yang digabung menjadi satu.

Mayoritas penduduk Bangladesh beragama Islam. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Bengali, yang memiliki aksaranya sendiri. Sedangkan Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua, itupun digunakan oleh kelas menengah atas dan mereka yang berpendidikan tinggi. Kondisi penduduk Bangladesh sebagian besar miskin. Perekonomian negara pun lemah, membuat negara ini menjadi wilayah yang rentan konflik dan rentan akan persoalan kemiskinan. Negara yang baru 37 tahun merdeka ini, (tahun 1971) kini dikenal sebagai ‘simbol kemiskinan Asia’.

Dari negara inilah lahir konsep Grameen Bank yang digagas oleh Prof Muhamamd Yunus, seorang guru besar ekonomi yang terguncang hatinya menyaksikan kelaparan dan kemiskinan yang menimpa masyarakat negaranya. Beliau mampu meyakinkan pemerintah, lembaga keuangan dan lembaga internasional untuk memberikan pelayanan keuangan pada rakyat miskin, terutama kaum perempuan. Usaha Prof Yunus ini menjadikan Bangladesh sebagai negara satu-satunya di dunia, di mana hampir 75% penduduk miskinnya mendapat pelayanan keuangan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

Secara internal, masalah yang sering menimbulkan konflik adalah tingginya angka kejahatan dan tingginya mas kawin (mahar) yang harus diberikan oleh lakilaki kepada calon mempelai perempuan. Hal ini menyebabkan rentannya kaum perempuan terhadap kejahatan perdagangan manusia. Dalam hal ini perempuan menjadi komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Berbagi pengalaman seputar Polmas
Di hari pertama kunjungan, kami benar-benar disambut hangat oleh tuan rumah, kami pun tak luput memperkenalkan diri, seperti halnya menyebutkan nama peserta, asal lembaga dan negara masing-masing, Negara yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Indonesia, Srilangka, Mongolia, Philiphina, Timor leste dan Kamboja. Usai perkenalan, kami lebih jauh mendengar presentasi mengenai program community oriented polycing (COP) atau Polmas yang telah berjalan. Khusus momen ini, hanya perwakilan Indonesia dan Bangladesh yang mempresentasikan tentang pengalaman penerapan COP (Polmas) di dua Negara tersebut.

Setelah itu, kami pun memulai sesi presentasi seputar persoalan-persoalan sosial di Bangladesh. Ketika itu Richard Miles, Senior Adviser GTZ, memulainya dengan sebuah presentasi tentang Gender Responsive Community Based Policing. Bagi Richard, adanya Community Polycing tentu akan lebih membuka akses bagi perempuan untuk ikut terlibat di ruang publik.

Berdasarkan presentasi hasil penelitian BRAC tentang kejahatan, kekerasan dan ketidakamanan dalam masyarakat di Bangladesh, masalah yang sering memunculkan konflik sosial di Bangladesh adalah tingginya angka kejahatan dan tingginya mas kawin (mahar) yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Tingginya angka kejahatan menyebabkan keresahan sosial, sementara tingginya nilai mas kawin juga dapat menyebabkan KDRT di belakang hari. Setidaknya demikian hasil penelitian yang saat itu dipresentasikan Kontributor BRAC, Dr. Johan kontributor.

Polisi merasa bukan bagian dari masyarakat
Pada dasarnya relasi polisi dan masyarakat di Bangladesh tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Program LSM Banchte Sekha, salah satu LSM terbesar di wilayah asia selatan yang konsen terhadap isu-isu perempuan. Kondisi polisi dan CPF sudah mulai saling memberikan kontrol dalam pelaksanaan program. Selama ini Banchte Shekha menyelenggarakan pelatihan untuk penguatan kapasitas yang diberikan untuk Polisi dan CPF, juga mendorong inisiatif kepolisian untuk mengembangkan Polmas. Namun kesulitannya, polisi yang sudah dilatih dipindah tugaskan ke daerah lain.

Sebelum Training diberikan kepada polisi dan CPF, LSM Banhcte Shekha juga melakukan penelitian terlebih dulu untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap polisi maupun persepsi Polisi tentang masyarakat. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa pada umumnya, polisi tidak merasa sebagai bagian dari masyarakat, begitu pun masyarakat selama ini mereka beranggapan ‘miring’ terhadap polisi. Untuk mengubah kesan negatif tersebut, dibutuhkan training tentang kepolisian masyarakat, pengorganisasian dan juga pendampingan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang ada di masyarakat terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi masyarakat belum tahu bagaimana menangani kasus-kasus yang ada dan muncul dimasyarakat.

Menerima Empat Kasus dalam Seminggu
Untuk mengetahui langsung bagaimana perkembangan COP atau Polmas di Bangladesh, kami pun mulai melakukan kunjungan ke beberapa daerah, seperti di daerah Morasaba. Komunitas dampingan di sini sudah maju, dengan memiliki Centra Layanan Informasi untuk pengaduan kasus dan memiliki relawan yang bertugas menyelesaikan kasus di Community Policing information centre (CPIC). Ratarata kasus yang masuk ke pusat layanan informasi sebanyak 4 (empat) kasus setiap minggu. Bila yang diadukan adalah persoalan yang menyangkut pidana, baru diserahkan ke tingkat Polisi, dan kalau persoalannya KDRT dan masih ringan dapat diselesaikan di Tingkat CPF.

Anggota CPF ini terdiri dari tokoh adat, pengacara, petani, pengusaha, polisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, guru dan pemerintah tingkat kecamatan. Kepengurusan CPF juga bisa diganti setiap tahun sekali.

Usai kunjungan ke Daerah Morasaba, kami pun melanjutkan berkunjung ke CPF di daerah Pourashava. Di sana kami melihat forum yang sedang menyelesaikan kasus penipuan, yang dilaporkan ke CPIC.

Saat itu mereka menyelesaikan kasus di lapangan terbuka, dengan disaksikan oleh masyarakat umum melalui mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) menurut nilai-nilai lokalitas. Mereka menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Sayangnya, kadang dalam hal ini, masih ada kesan dipaksakan, asal segera selesai, semua pihak diharuskan bisa menerima hasil yang sudah diputuskan forum.

Dari Pourashava, kemudian berlanjut ke Madaripur. Di sini kami melihat ada pertemuan komunitas yang rutin dilakukan setiap dua bulan sekali. Ketika kami tiba di Pourashava, komunitas ini kebetulan sedang membahas perkembangan keamanan yang terjadi di daerah tersebut. Menurut mereka sebelum ada CPF, di daerah tersebut banyak sekali gangguan pemuda-pemuda terhadap perempuan atau gadis-gadis. Setelah CPF muncul, perlahan gangguan tersebut mulai

Kendati demikian, masih banyak juga kasus yang masuk ke CPF belum diselesaikan secara tuntas. Ini karena pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan kurang dikelola dengan baik. Para peserta pun tidak memiliki catatan yang disepakati untuk pertemuan berikutnya. Kendala lainnya, terkait persoalan dana. Mereka tidak memiliki dana untuk melaksanakan program Polmas atau untuk menindaklanjuti laporanlaporan dari masyarakat, selama ini mereka hanya mengelola anggaran yang ada di kepolisian.

Namun yang patut dipuji bahwa kampanye program Polmas di masyarakat Bangladesh dilakukan dengan pendekatan budaya lokal, misalnya melalui kesenian. Di samping itu, ketika di Jessore, salah satu TV lokal menayangkan program Polmas, dan baliho-baliho tentang program Polmas juga terpampang di beberapa sudut jalan raya yang mudah dilihat oleh khalayak ramai.

Menyaksikan langsung cara kerja aktivis Polmas di Negeri Bengali, saya kian optimis, bahwa polisi di Indonesia pun mampu melakukan perubahan yang lebih baik. Apalagi melihat kenyataan perkembangan hubungan antara Polisi dan masyarakatnya, dan sekian problem kepolisian lainnnya. Baik itu persoalan kultural, maupun persoalan persepsi Polisi terhadap masyarakat, dan masyarakat terhadap Polisi.[]

(Berita ini ditulis berdasarkan laporan Rozikoh, Manajer Islam dan Gender Fahmina Institute, saat melakukan kunjungan studi (Study Visit) yang diselenggarakan The Asia Foundation di Bangladesh) 

Sumber: Blakasuta Ed. 15 (Januari 2009)