“Jika pendidikan seseorang lemah, maka menimbulkan keterbatasan akses dirinya dalam berbagai bidang; ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hal inilah yang kemudian melahirkan kaum marginal, yang terisolasi dari kelompok yang mendominasi semua bidang tersebut”. Demikian diungkap Naning Mardiah, peneliti LP3ES ini, saat mengawali presentasinya dalam seminar Peranan Pendidikan Dalam Mewujudkan Indramayu yang Remaja di hotel Prima Indramayu atas prakarsa Fahmina institute (22/02/2006).
Sebelumnya, Naning telah melakukan riset pendidikan di Kabupaten Indramayu. Dari hasil penelitiannya itu, dia temukan fakta-fakta ketimpangan di lapangan yang jauh dari harapan ideal pendidikan. Peserta didik masih selalu dijadikan objek pasif pendidikan. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan bakatnya sendiri. Mengutip Paolo Freire, pendidikan menurut Naning haruslah memiliki visi memanusiakan manusia. Dalam arti pendidikan yang membebaskan. Seyogyanya, peserta didik diposisikan sebagai subjek, bukan objek yang pasif. Hingga diharapkan lahirnya output yang berkualitas sesuai dengan potensi masing-masing individu.
Oleh karena itu, jika Indramayu ingin mewujudkan cita-citanya menjadi Indramayu yang REMAJA (relegius, maju dan sejahtera), pendidikan harus menjadi perhatian utama. Selama ini, pemerintah setempat telah mengambil langkah positif, yaitu dengan porsi anggaran pendidikan mencapai 20 %. Tapi sayang, menurut Naning, operasional anggaran itu, masih banyak yang salah sasaran. Antara lain, 90% dari total anggaran dialokasikan untuk belanja kepegawaian dan anggaran rutin. Seharusnya, alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk membantu operasional sekolah yang masih lemah infrastrukturnya serta menggratiskan biaya sekolah, paling tidak di tingkat dasar. Disamping itu, praktik korupsi terbilang ramai mewarnai pengelolaan pendidikan, termasuk Indramayu. Baik dilakoni pihak birokrasi pemerintah maupun praktisi di tingkat lokal. Misalnya, proyek bantuan ke daerah masih sering di sunat oleh oknum birokrasi tertentu. Begitupun di tingkat lokal, korupsi bukan barang asing lagi. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering tidak dirasakan manfaatnya oleh siswa, tapi dinikmati segelintir orang saja; entah itu komite sekolahnya, atau pihak yang lain.
Nah, menurut Naning, perlu adanya ruang yang menampung pengaduan maupun aspirasi masyarakat tentang masalah-masalah pendidikan di tingkat lokal. Mengenai pembebasan biaya, harus dilakukan secara bertahap. Yaitu dengan memperioritaskan sekolah-sekolah tertentu, yang lebih membutuhkan.
Untuk melengkapi fokus kajian, seminar sehari ini, menghadirkan lima pembicara dari berbagai latar belakang. Selain Naning Mardiah (LP3ES), hadir pula Hary Wibowo (Konsultan HAM, Jakarta), Prof. Dr. KH. Ma’shum Mukhtar, MA (Akademisi), KH. Syakur Yasin (Pengasuh Pesantren dan dan Direktur PKP Indramayu) dan terakhir Ka. Si Dik Menum, Drs. Suhaeli, mewakili Bupati Indramayu yang berhalangan hadir.
Hary Wibowo sendiri lebih banyak mengkaji pendidikan dalam perspektif hak asasi manusia (human right). Melalui teori-teori dasar tentang hak, Hary menilai bahwa pendidikan adalah hak. Karena hak, maka meniscayakan kewajiban pihak lain. Dalam hal ini adalah pemerintah. Karena pemerintahlah yang telah diberi wewenang. Untuk mengelola segala potensi daerah demi mensejahterakan rakyat, lebih-lebih di bidang pendidikan.
Sedangkan Maksum mengungkapkan, standar penilian kualitas pendidikan seharusnya tetap memelihara nilai-nilai demokrasi. Dalam arti tidak terpaku pada kaidah-kaidah formal saja. Tapi juga melihat potensi atau kualitas yang dihasilkan oleh sistem non-formal. Maksum mencontohkan tentang pendidikan pesantren. Output pesantren seringkali dikucilkan. Padahal kualitas mereka terkadang lebih unggul dari alumni sekolah formal sekalipun. Untuk menguatkan anggapannya itu, Maksum menyodorkan beberapa fakta sejarah. Dimana, banyak sekali lulusan pesantren yang memiliki dominasi di berbagai bidang, terutama dalam akses ekonomi. Tentu mereka tidak mengantongi ijazah formal.
Menanggapi hal tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir (Fahmina institute), sebagai moderator turut menimpali. Menurutnya, akhir-akhir ini telah berkembang kecenderungan untuk mengembangkan pendidikan di luar sekolah. Yaitu model-model pendidikan rumah (home schooingl). Apakah ini sebagai jawaban dari kegelisahan sementara orang, yang menilai pendidikan di sekolah sudah tidak lagi membebaskan? Pendidikan sekolah tak ubahnya “penjara” yang memasung kreatifitas serta kualitas seseorang?
Lebih lanjut, Syakur Yasin menambahkan bahwa proses pendidikan selama ini tidak terkait dengan kebutuhan reel di masyarakat. Banyak peserta didik yang hanya menggemari jurusan tertentu. Padahal fakta di masyarkat membutuhkan kecakapan skill di bidang yang lain. Seperti saat ini, kebanyakan calon mahasiswa lebih menggandrungi jurusan ekonomi. Ketika fakta di lapangan menuntut adanya seorang ahli pertanian, tentu sulit terpenuhi. Inilah ironi pendidikan kita; jauh panggang dari api. Selain itu, menurut Syakur, sebagian masyarakat masih melihat pendidikan sebagai suatu yang mewah (lux). Mereka merasa tidak bisa menjangkau. Lebih baik berpasrah diri. Lebih parah lagi, mereka yang menilai pendidikan secara materialistis. Bagi mereka sekolah tidak menguntungkan secara ekonomi, malah merugikan. Alasannya, biaya yang dikeluarkan besar untuk sekolah. Tapi setelah lulus, cari kerja sulit. Kalaupun ada gajinya tidak seberapa. Tidak sebanding dengan biaya perbulan yang harus dikeluarkan tatkala menempuh pendidikan.
Berbeda dengan Suhaili, yang hadir mewakili Bupati ini, lebih banyak berbicara dari perspektif managerial pendidikan. Pengelolaan pendidikan tentunya tidak terlepas dari unsur biaya pendidikan (money), pelaksana (man) dan sarana dan prasarana pendidikan (material). Dia mengaku, kas pemerintah daerah masih sangat minim untuk memenuhi semua kelemahan secara simultan. Oleh karenanya, penanganan itu harus dilakukan secara bertahap. Seperti pada masalah sarana dan prasarana, pemerintah menawarkan dua solusi. Membangun sekolah baru atau bentuk sekolah satu atap, yaitu tingkat SD dan SLTP menjadi satu.
Seminar yang dihadiri tak kurang dari seratus peserta ini, dilengkapi dengan dua termin dialog. Baik yang bertanya maupun sekedar memberi tanggapan, lebih banyak mengeluhkan kenyataan proses pendidikan di lapangan. Seperti diungkap di atas tadi, masih jauh dari harapan ideal. Tak jarang mereka membenarkan temuan-temuan Naning selama penelitiannya di Indramayu. Sesekali diantara mereka menyoroti ketidakhadiran Bupati maupun Wakilnya dalam seminar ini. Begitupun dengan pihak penyelenggara, “Seharusnya Bupati bisa meluangkan waktu, mendengarkan keluhan-keluhan para stakeholder pendidikan di lapangan” ujar Ipah Jahrotunnisa sebagai Program Officer seraya menutup seminar sehari ini.[]
