Menanggapi rekomendasi tersebut, Mahfud menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap TPPO, bahkan dalam 10 hari terakhir berbagai kegiatan terkait TPPO dilakukan pemerintah.
Mengutip Kompas.Id, pada 9 September 2022, Presiden memimpin rapat terkait penanganan keimigrasian, salah satunya tentang TPPO. dilanjutkan pekan lalu, Rabu (14/9), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Rakornas GTTP-TPPO. Pada Kamis (15/9), Kementerian Luar Negeri kemudian menggelar rapat tentang TPPO dan Senin pagi Menko Polhukam mengundang pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan.
Mahfud menegaskan, TPPO lebih berbahaya dari korupsi karena berkaitan dengan manusia. ”Data yang dimiliki oleh pemerintah justru jauh lebih banyak. Per 13 September 2022, data pekerja gelap yang diangkut ke luar negeri 4,5 juta orang,” ujar Mahfud seraya menyebutkan negara-negara yang menjadi tujuannya antara lain Italia, Saudi, Malaysia, Singapura, Turki, Hong Kong, Brunei Darussalam, dan Taiwa
Dia mengakui ada persoalan dalam penanganan hukum terhadap mafia perdagangan orang dalam dan luar negeri karena sering tidak terpenuhinya unsur-unsur TPPO sehingga hanya dihukum beberapa bulan dan hartanya tidak disita. ”Ini masalah kemanusiaan. Memang sangat menyedihkan. Untuk itu, kami akan tindaklanjuti, dan itu perlu kerja sama dengan masyarakat,” katanya.
Selain bertemu Menko Polhukam, Elga dan perwakilan Z-HTN bertemu dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, bersama Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati menyampaikan rekomendasi soal TPPO. Emmy Sahertian menjelaskan bahwa perempuan di NTT menjadi korban TPPO karena berbagai faktor.
”Kami berterima kasih atas informasi dan rekomendasi yang disampaikan. Pemerintah tidak bisa sendiri bekerja, mari kita bersama-sama mencegah dan menangani TPPO,” ujar Bintang Darmawati.
