Jumat, 13 September 2019

Cegah Radikalisme, Fahmina Institute Beri Penguatan Masyarakat Desa

Baca Juga

fahmina.or.id. Fahmina Institute telah melakukan assesment secara acak di lima desa wilayah Kabupaten Cirebon. Hasilnya, masyarakat desa rentan terpapar radikalisme, bahkan terlibat jaringan teroris.

Direktur Fahmina Institute Rosidin menegaskan, hal ini perlu adanya perhatian dan penanganan khusus mengingat potensi kerawanan di masyarakat cukup tinggi. Untuk itu, diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari unsur masyarakat, pemerintah, kepolisian dan lain-lainnya.

“Adanya infiltrasi pemahaman radikal meskipun prosesnya tidak secara frontal tapi dengan pola yang lebih halus,” ungkap Rosidin saat audiensi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Jumat (9/8).

Ia mengaku, Fahmina Institute telah melakukan berbagai kegiatan penguatan di tiga desa dampingan dengan melibatkan warga setempat. Hal ini untuk membuat ketahanan warga desa dan mencegah pemahaman intoleran agar tidak menyebar kepada warga lain.

Dalam setiap kegiatan, akuinya, Fahmina Institute tidak memfokuskan pada simbol. Karena hal itu bagian dari hak berekspresi atas keyakinannya.

“Tapi yang perlu diwaspadai adalah sikap dan perilakunya. Apakah mudah mengkafirkan. Anti Pancasila. Anti NKRi atau tidak,” tegas Rosidin.

Dari kerentanan itulah, Fahmina Institute mendorong DPMD untuk memberikan dukungan kepada pemerintah desa agar pemberdayaan sumber daya masyarakat menjadi prioritas.

“Penyampaian pengetahuan keagamaan yang rahmatan lil’alamin bisa menjadi daya tahan masyarakat dari radikalisme,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Suhartono mengatakan, isu radikalisme dan terorisme menjadi keprihatinan Bersama. Sebab semua lembaga serta semua unit kerja ikut berperan melakukan penanganan persoalan ini.

“Penangannnya kompleks sekali tidak bisa satu aspek. Dari sisi ekonomi, pemahaman agama yang sempit, infiltrasi paham intoleran,” tuturnya.

Untuk mengatisipasinya, lanjutnya, maka nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan pada pelajar dan masyarakat. Dana desa dimungkinkan untuk pelaksanaan program ini, dengan catatan harus usulan dari masyarakat.

“Bisa disinergikan apakah pemanfaatan dana desa secara regulasi bisa dilakukan untuk kegiatan ini,” tukasnya. (ZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan Gunung Jati disarankan untuk tidak...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua fraksi DPR tergesa-gesa menyetujui revisi...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah membentuk Panja untuk pembasan RUU...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual...

Populer

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan...

Perjumpaan dan Etika

Oleh: Abdul RosyidiIni masih tentang ‘Ruang Perjumpaan’. Emmanuel Levinas, filsuf kontemporer Perancis percaya bahwa etika bukanlah sesuatu yang abstrak,...

Teori Interdependensi dan Mubadalah

Oleh: Abdul Rosyidi Satu yang paling menarik dan berbeda dari paparan KH Faqihuddin Abdul Kodir saat Bengkel Mubadalah di Malaysia...

Artikel Lainnya