Senin, 16 September 2019

Dari Halqah Soal Radikalisme Agama di Buntet

Baca Juga

SIARAN PERS
Pesantren Menolak Kekerasan Berbasis Agama
Kerjasama The Wahid Institute-Pondok Pesantren Buntet Cirebon-Lakpesdam NU Cirebon

Cirebon, 2 April 2008. Kekerasan berbasis agama adalah hal nyata yang kita hadapi. Dua masalah mendapat sorotan seksama. Pertama, Bagaimana kewajiban pemerintah dalam melindungi warganya? Kedua, bagaimanakah hukum kekerasan dengan mengatasnamakan agama?

Peserta halaqah prihatin adanya gejala dan berbagai peristiwa ketegangan dan kekerasan antar kelompok di dalam masyarakat berdasarkan agama yang terus menerus terjadi tanpa ada penyelesaian yang komprhensif, adil dan melindungi semua warga negara.

Namun, banyak aparat negara yang lalai menyelesaikan masalah secara adil sehingga terjadi pembiaran intimidasi dan kekerasan oleh satu kelompok ke kelompok lain yang lebih lemah (dhu’afa’) dan kelompok minoritas. Alih-alih memberikan perlindungan, tidak jarang aparat negara justru menjadi aktor penindasan dan diskriminasi melalui kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkannya.

Halaqah menyimpulkan fungsi pemerintah adalah untuk mengatur kehidupan dunia (siyasah ad-dunya), sehingga masyarakat yang ada di dalamnya dapat hidup dengan aman, nyaman dan tenang. Kepala pemerintahan bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara untuk memperoleh rasa aman, keadilan (hukum, ekonomi, dan sosial), jaminan sosial, dan kesamaan di hadapan hukum dan pengadilan.

Sebuah hadits menyebutkan al-sulthan zhill Allah fi al-ardhi ya’wi ilaihi kullu mazhlum (seorang pemimpin adalah bayangan Allah di bumi, sejauh ia berfungsi sebagai tempat berlindung orang-orang yang terzalimi). Pemerintah wajib menegakkan supremasi hukum. Kesemuanya dilaksanakan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan suku, agama, aliran politik, sebaran geografis, dan sebagainya.

Ketegangan horisontal antar-warga ditengarai lebih banyak disebabkan oleh masalah-masalah di luar keagamaan, tetapi kemudian mengikutkan simbol-simbol keagamaan. Kecenderungan ini bisa mengancam harmoni dan kurukunan dalam, dan bahkan mengancam kesatuan nasional.

Peserta Halaqah mengimbau:

 

1.    Kepada Pemerintah:

  • Agar aparat Negara bersikap dan bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus-kasus ketegangan dan konflik horisontal di kalangan warga yang berbasis agama sesuai prinsip-prinsip penghormatan kepada hukum dan hak asasi manusia.

 

2.    Kepada pemimpin agama:

  • a. Teks-teks keagamaan yang dijadikan pembenar untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti kata jihad dan dzimmi, perlu didalami lagi tafsirnya sesuai dengan konteks tantangan ke-Indonesia-an dewasa ini, seperti memerangi kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan hidup, dan hak hidup layak bagi minoritas.   
  • b. Pemimpin agama perlu mendorong dan memudahkan komunitasnya untuk proaktif ikut memprakarsai forum-forum dialog antar-umat beragama, melibatkan komunitas dalam pemberdayaan untuk mediasi, dan melindungi kelompok-kelompok yang dizalimi oleh kelompok lain.
  • c. Pengasuh pesantren perlu menyegarkan kembali wawasan kebangsaan dengan mendorong kajian-kajian sejarah perjuangan para kiai dalam mendirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memasukkan fiqh ad-dawlah (pendidikan kewarganegaraan) di dalam kurikulum pesantren.
  • d. Lembaga-lembaga agama tidak mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang bisa memprovokasi masyarakat melakukan tindak kekerasan.
3.    Kepada warga masyarakat:

  • a.  Masyarakat perlu meningkatkan solidaritas antar-warga dalam menangani ketegangan-ketegangan setempat.
  • b. Masyarakat perlu mencermati setiap ajakan yang bersifat hasutan untuk melakukan tindakan intimidasi berkekerasan dan selalu melakukan tabayyun (klarifikasi) setiap kali menerima informasi yang mengundang penilaian buruk atas pihak tertentu.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan Gunung Jati disarankan untuk tidak...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua fraksi DPR tergesa-gesa menyetujui revisi...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah membentuk Panja untuk pembasan RUU...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan memberinya naluri-naluri dan hasrat-hasrat seksual...

Populer

Quo Vadis Revisi Undang-Undang KPK?

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASetelah berhari-hari terlibat pro-kontra soal perlunya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada...

Dakwah Budaya; Belajar Kepada Para Wali

Oleh: Abdul RosyidiPada saat Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon, pertama kali dia menemui Uwaknya, Pangeran Walangsungsang. Oleh Walangsungsang, Sunan...

Enam Alasan Mengapa Presiden Harus Tolak UU KPK Jika Tidak Ingin KPK Mati

Oleh: KH. Marzuki Wahid MASudahkah Anda baca usulan revisi DPR terhadap UU KPK? Sudahkah Anda menemukan jawaban mengapa semua...

Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan Desak DPR RI Segera Sahkan RUU P-KS Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah masuk dalam Prolegnas sejak 26 Januari 2016. DPR RI juga telah...

Manusia Sebagai Makhluk Seksual

Oleh: Dr. Hc. KH. husein MuhammadManusia di samping makhluk berpikir ia juga adalah makhluk biologis-seksual seperti juga binatang. Tuhan...

Perjumpaan dan Etika

Oleh: Abdul RosyidiIni masih tentang ‘Ruang Perjumpaan’. Emmanuel Levinas, filsuf kontemporer Perancis percaya bahwa etika bukanlah sesuatu yang abstrak,...

Teori Interdependensi dan Mubadalah

Oleh: Abdul Rosyidi Satu yang paling menarik dan berbeda dari paparan KH Faqihuddin Abdul Kodir saat Bengkel Mubadalah di Malaysia...

Artikel Lainnya