Pemimpin & Sistem Seperti Apa?

0
581

Tinggal menghitung hari kita melakukan pemilihan Gubernur Jawa barat dan Walikota Cirebpn  beserta para wakilnya, pada 24 februari nanti. Kamis, (07/02) kemarin para calon sudah menyampaikan visi & misinya di gedung DPRD, kampanye-pun sudah dilakukan di berbagai tempat dengan seluruh atributnya. Apapun itu dan siapapun calonnya, yang terpenting bagi kita adalah menjalankan segala tahapannya dengan tertib dan aman.

Tanpa perlu menimbulkan konflik, dalam mendukung salah satu pasangan calon. Perwakilan, yang bertugas sebagai ‘saksi’ pada tanggal 24 nanti pun harus mengikuti dan mengawasi jalannya pemungutan suara di setiap TPS dengan tuntas dan seksama. Sehingga prinsip luber & jurdil  (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) terselenggara dengan baik, tanpa adanya manipulasi. Siapapun yang terpilih, tentunya kita semua menginginkan agar sang pemenang bisa melakukan tugasnya dengan baik setelah resmi menjabat.sehingga bisa mengayomi masyarakat yang berada dalam ruang lingkup wilayah kerja mereka khususnya.

Yang berarti harus memiliki sikap kepemimpinan dan managerial yang baik, agar mampu menyelesaikan problematika yang ada untuk menjadi lebih baik. Tentunya kita menginginkan seorang pemimpin yang amanah, dan mampu dari segi fisik serta intelektual. Penuh tanggung jawab, dapat berkomunikasi dengan baik dalam kepengurusannya, serta memiliki komitment yang kuat untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sehingga bisa dijadikan teladan yang baik.

Kepemimpinan menurut James M. Black (1961), adalah sikap yang perlu dimiliki seseorang sehingga ia mampu meyakinkan orang lain agar bisa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Dimana yang terpenting disini adalah perlunya dialog secara demokratis dengan masyarakat, dalam membuat suatu kebijakan. Oleh karena itu diperlukan sebuah system managerial yang baik, yang apabila berjalan dapat meminimalisir pengeluaran anggaran dengan tepat guna. Untuk itu diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah propinsi ataupun kota dengan sistem kepemerintahan yang ada di desa, yang lebih dekat dengan masyarakat.

Selama ini system yang ada di desa hanyalah menjadi pelaksana kebijakan dari atas saja, karena perdes yang tidak berlaku lagi. Padahal belum tentu kebijakan itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat penerima kebijakan tersebut. Kalau itu terjadi maka hanya menyia-nyiakan anggaran saja. Selain itu tiap-tiap daerah memiliki budaya yang berbeda, begitu juga dengan agama dan kepercayaan yang berbeda pula.

Penentuan kebijakan perlu untuk memperhatikan aspek tersebut sehingga dapat menghindari konflik lebih lanjut. Itulah  beberapa hal yang pernah dilakukan Muhammad Abduh pada akhir abad ke-19 dalam pemerintahan Mesir saat itu. Menurutnya seperti yang dikisahkan kembali oleh Nadisa Astawi (salah satu dosen ISIF), yaitu prinsip demokrasi harus secara bersama-sama dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah. Karena itu pemerintah harus memberikan kesempatan seluas luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar untuk kebaikan diri dan lingkungannya sebagai tanah air kelahiran dan tempat dimana ia tinggal. Serta membuat kebijakan yang cocok dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, yang didasari atas perbedaan geografis, aktifitas ekonomi & politik, serta agama dan aliran kepercayaan setempat.

Sesuai dengan peraturan FPIC (Free, Priority, Inform, Consult) yang sudah disetujui PBB dan diatur dalam Undang-undang NKRI. Dimana seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus terlibat & diproiritaskan untuk mengetahui seluruh Informasi yang ada tanpa manipulasi, yang dapat disepakati ataupun ditolak oleh mereka sebelum pelaksanaan kebijakan dilakukan. Hal Ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat atas wilayah tempat dimana mereka tinggal, dalam beraktifitas dengan seluruh aspeknya meliputi kegiatan ekosospolbud dan hankam. Karenanya dalam pembuatan undang-undang  (hukum) perlu kita cermati mengenai kesetaraan, keadilan, dan manfaat dari hukum itu sendiri bagi seluruh masyarakat yang terkena dampaknya. Tanpa itu semua maka yang terjadi adalah untuk kepentingan golongan tertentu saja.

Mengenai konsep pembangunan yang akan dijalankan nanti, tentunya kita semua ingin menjadi lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Menurut Amsar A. Dulmanan (dosen ISIF), prinsip utama pembangunan seharusnya tidak mengubah keadaan alam sekitar. Walaupun hal itu terjadi, kita harus meminimalisir dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan hanya memikirkan keuntungannya saja dengan pembangunan inftastruktur di sana-sini. Permasalahan banjir dan longsor sudah pasti kita tahu alasannya, pengrusakan terhadap alam yang tetap saja dilakukan.  

Daripada berkelanjutan dimana nantinya akan memimbulkan masalah baru, maka diperlukan perubahan dalam sistim pengelolaan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang lebih efektif dan efisien. Terutama dalam pengelolaan jalur air. Dengan memperbaiki saluran dan menjaga kebersihannya tentu kita dapat terhindar dari banjir. Dan dengan banyak ruang terbuka kita bisa menghirup udara yang lebih segar, serta menambah pasokan air bawah tanah. Hal lain yang masih belum terselesaikan adalah kemiskinan dan pendidikan, PR yang diemban Pemerintah selama ini. Menggunakan prinsip ‘memberikan kail daripada ikan’, memperkuat Sumber Daya Manusianya dengan memberikan skill (keahlian) yang dibutuhkan lebih baik daripada sekedar charity (bantuan) yang cepat habis.

Semoga pemimpin yang terpilih nantinya memiliki kecakapan dan mampu menyelesaikan masalah yang ada di di Jawa Barat dan Kota Cirebon khususnya, agar menjadi lebih baik dalam seluruh aspek. Sehingga bisa dijadikan percontohan bagi Provinsi dan kota yang lain. Igne Natura Renovature Integra.

*Mahasiswa Syariah smester V, ISIF.  (Institut Study Islam Fahmina)

Tulisan ini dimuat di kabar Cirebon tanggal 11 februari 2013